SBY curigai ada tangan-tangan politik gagalkan Demokrat ikut Pemilu 2024

Cuitan pakar hukum tata negara Prof Denny Indrayana di Twitter soal dugaan pengambilalihan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko lewat upaya Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, langsung memantik reaksi kubu Demokrat. 

Unggahan Denny Indrayana yang memancing mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) buka suara itu berbunyi: 

PK Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, atas Partai Demokrat,  diduga ditukarguling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA. Jika Demokrat berhasil "dicopet", istilah Gus Romi PPP, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu langsung buka suara menanggapi cuitan Denny. 

Menurut SBY, ia mendapat info dari seorang mantan menteri terkait proses PK tersebut yang dicampuri tangan-tangan politik. Menurutnya, tujuannya adalah mengganggu Partai Demokrat agar tidak bisa berkontestasi di Pemilu 2024.

“Tadi malam saya terima telepon dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior (bukan Partai Demokrat) berkaitan PK Moeldoko ini. Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih?” tanya SBY, seperti dikutip dari keterangannya, Minggu (28/5).

“Berdasarkan akal sehat,” lanjut SBY, “Sulit diterima PK Moeldoko dikabulkan MA karena sudah 16 kali pihak KSP Moeldoko kalah di pengadilan. Kalau ini terjadi, info adanya tangan-tangan politik untuk ganggu Demokrat agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 barangkali benar. Ini berita yang sangat buruk.”

Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY berharap pemegang kekuasaan tetap amanah, menegakkan kebenaran dan keadilan. 

“Indonesia bukan negara "predator" (yang kuat memangsa yang lemah) serta tak anut hukum rimba, yang kuat menang, yang lemah selalu kalah,” tegasnya.

Selain itu, SBY juga mengimbau kader Partai Demokrat di seluruh tanah air, agar mengikuti perkembangan PK Moeldoko dan selalu mengikuti petunjuk Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional,” tukas Presiden keenam RI tersebut.

Sebelumnya diberitakan bahwa berkas permohonan PK dengan Nomor 128 PK/TUN 2023 itu sudah masuk MA sejak medio Mei lalu. PK itu terkait sengketa kepengurusan partai  berlambang Bitang Mercy tersebut.

Moeldoko sendiri diangkat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat berdasarkan Kongres Luar Biasa di Deli Serdang pada 5 Maret 2021.  Namun sebagian pengurus lainnya menganggap pemilihan itu ilegal dan hanya mengakui Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum Partai Demokrat yang sah.