Aksi-aksi unjuk rasa mahasiswa mulai meletup di berbagai kampus. Di Surabaya, Jawa Timur, ribuan mahasiswa yang menamakan diri mereka Gerakan Mahasiswa Selamatkan Demokrasi (Gemas’D) menggelar aksi unjuk rasa di Universitas 17 Agustus Surabaya, Rabu (6/12).
Dua hari berselang, Di Universitas Gadjah Mada (UGM), Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UGM menggelar diskusi publik dan mimbar bebas di bundaran kampus mereka. Di mimbar itu, mahasiswa menganugerahkan gelar sebagai alumnus UGM paling memalukan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam beberapa pekan terakhir, aksi-aksi serupa terpantau terjadi di Riau, Makassar, Sulawesi Selatan, dan sejumlah daerah lainnya. Topik yang diusung dalam aksi-aksi unjuk rasa itu relatif sama: protes terhadap keburukan pemerintahan Jokowi.
Koordinator Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) Remy Hastian menyebut aksi-aksi unjuk rasa mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah merupakan bentuk peringatan terhadap pemerintahan Jokowi. Menurut dia, akan ada kekacauan besar jika pemerintah tidak mengubris teguran dari kelompok mahasiswa itu.
"Harusnya pemerintah tuh berterima kasih terhadap kondisi mahasiswa yang masih turun ke jalan. Mereka demo-demo di tiap-tiap daerah untuk mengingatkan kepada pemerintah," kata Remy kepada Alinea.id di Jakarta, belum lama ini.
Aktivis mahasiswa, kata Remy, menyoroti serius skandal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap "meloloskan" Gibran Rakabuming Raka sebagai kontestan di Pilpres 2024. Menurut dia, kelompok mahasiswa sepakat skandal tersebut telah merusak tatanan demokrasi yang sudah susah payah dibangun sejak era Orde Baru berakhir.
"Ada yang cacat dengan sistem demokrasinya... Tidak masalah siapa yang (mau maju) mewakili rakyat? Tetapi, sistemnya jangan diancurin dong. Sistemnya jangan dibikin semerawut," kata mahasiswa Universitas Negeri Jakarta itu.
Remy mengatakan aktivis mahasiswa umumnya berjejaring dan terus mengonsolidasi diri. Ia meyakini aksi-aksi protes di Jogja akan terus diikuti kelompok-kelompok mahasiswa lainnya di berbagai daerah, termasuk di ibu kota. Protes terhadap kesewenang-wenangan rezim Jokowi bakal terus meletup.
"Kemarin (skandal MK) udah lolos, kok enggak ada yang protes? Berarti kita nanti dianggap menormalkan ini, mengajarkan ini. Nantinya, para elite politik, khususnya para penguasa yang sekarang juga bisa jadi akan berkuasa lagi di pemerintahan selanjutnya dan melakukan hal yang sama. Makanya, ini jadi warning," kata dia.
Ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (7/11) lalu, Koordinator Umum Aliansi Jaga Demokrasi, Muhammad Suhud membenarkan adanya konsolidasi mahasiswa untuk memprotes isu politik dinasti yang tengah dibangun Jokowi.
"Nah, yang kedua mengenai mengenai pelanggaran HAM (hak asasi manusia), baik pelanggaran pelanggaran HAM di masa lalu maupun di masa kini. Nah, itu kita menuntut untuk segera diselesaikan atau diusut tuntas mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut," kata Suhud kepada Alinea.id.
Aliansi Jaga Demokrasi merupakan salah satu penggagas mimbar bebas di UGM. Suhud mengatakan mimbar-mimbar bebas mahasiswa lainnya tengah diupayakan digelar kelompok aktivis di berbagai daerah. Mimbar-mimbar itu akan mengambil tema serupa, yakni menolak politik dinasti dan pelanggaran HAM.
"Termasuk Jakarta. Yang jelas kita tetap mengupayakan hal itu, yakni melakukan gerakan-gerakan penyadaran kepada publik bahwa hari ini demokrasi kita mengalami kemunduran," kata mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga itu.
