Cerita dari dalam pesantren Khilafatul Muslimin: "Anak Imam Samudra pernah kami didik..."

Bendera merah putih berkibar di sebuah tiang yang terpacak di halaman pondok Ukhuwah Islamiyyah di kawasan Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Jawa Barat, Sabtu (25/6), siang itu. Rumah bertingkat yang didominasi cat putih dan hijau itu sepi. Tidak ada lagi kegiatan belajar-mengajar setelah mayoritas santri penghuni pesantren dipulangkan. 

"Sementara ini, kegiatan pesantren kami hentikan karena masih belum kondusif untuk belajar pascaperistiwa kemarin," ujar pengasuh Ukhuwah Islamiyyah, Abu Salma, saat berbincang dengan Alinea.id di salah satu ruangan di institusi pendidikan "milik" Khilafatul Muslimin itu. 

Peristiwa yang dimaksud Abu Salma ialah penangkapan terhadap pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja. Dipercaya oleh para anggotanya sebagai khalifah, Abdul Qadir diringkus personel Polda Metro Jaya di kantor pusat Khilafatul Muslimin di Lampung, awal Juni lalu.

Dalam penangkapan yang disertai penggeledahan tersebut, polisi menemukan belasan ribu dokumen keanggotaan Khilafatul Muslimin. Terungkap pula setidaknya ada 25 institusi pendidikan yang terafiliasi dengan Khilafatul Muslimin. Salah satunya ialah Ukhuwah Islamiyyah. 

Pesantren Ukhuwah Islamiyyah, kata Abu Salma, sudah beroperasi sejak 2008. Banyak alumni telah lulus, termasuk di antaranya anak-anak mantan pentolan teroris Jamaah Islamiyah (JI). "Anak Imam Samudra pernah kami didik di sini," ungkap dia. 

Imam Samudera ialah salah satu aktor intelektual dalam peristiwa Bom Bali I pada 2002. Ia ditangkap pada 26 November 2002 sebelum akhirnya dieksekusi mati di penjara Nusakambangan pada 2009. Bersama dengan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir, ia sempat disebut-sebut sebagai salah satu pendiri JI. 

Seperti JI, Abu Salma mengakui Khilafatul Muslimin juga punya angan-angan untuk mendirikan khilafah di bawah satu amir. Namun, itu baru sebatas mimpi. Ia membantah Khilafatul Muslimin dan institusi pendidikan di bawah naungannya anti-Pancasila dan anti-NKRI. 

"Jadi, kami bermasyarakat, ikuti saja hukum pemerintah. Tapi, secara pedoman hidup, karena ini menyangkut keyakinan, kami sebenarnya tetap berpedoman pada Khilafatul Muslimin. Jadi, kami tidak bisa lepas baiat.
Selagi Pancasila dan UUD 1945 tidak bertentangan dengan Alquran dan sunnah, ya, kami taati," tutur Abu Salma.

Pertengahan Juni lalu, Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan pesantren-pesantren di bawah naungan Khilafatul Muslimin tidak terdaftar di Kemenag. Hingga kini, organisasi kemasyarakatan itu tidak pernah tercatat mengajukan izin operasional untuk mendirikan satuan pendidikan. 

Abu Salma membenarkan pesantren yang ia asuh belum terdaftar di Kemenag serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek). "Jadi, itu sebenarnya kita model sekolah tradisional dan kami buat sendiri. Tapi, itu tidak sesuai dengan konsep modern pendidikan yang dibuat Kemendikbud," jelas dia.

Jenjang pendidikan dalam pesantren Khilafatul Muslimin, jelas Abu Salma, terbagi dalam sejumlah marhala atau dasar. Pertama, marhala khalifah Ustman bin Affan atau setara sekolah dasar (SD) selama tiga tahun. Kedua, marhala khilafah Ummar bin Khattab setara sekolah menengah pertama selama dua tahun. 

Ketiga, marhala khilafah Abu Bakar Ash Sidiq atau setara dengan pendidikan di sekolah menengah atas, tetapi hanya dijalankan selama dua tahun. Terakhir, marhala Ali bin Abi Thalib atau setara dengan pendidikan perguruan tinggi.

Abu Salma mengakui pesantren yang ia asuh mengajarkan konsep khilafah kepada para santri. Sebelum deklarasi kebangsaan pada 20 Juni, ia mengungkapkan, Ukhuwah Islamiyyah bahkan tidak memajang foto presiden dan wakil presiden sebagaimana institusi pendidikan resmi lainnya. 

"Sebab, itu strategi kami untuk merangkul kalangan masyarakat yang antipemerintah. Itu strategi saja. Tapi, sekarang setelah deklarasi dengan beberapa pihak, kami pasang bendera dan foto presiden dan wakil presiden," ucap Abu Salma. 

Setidaknya ada sekitar 200 santri yang dididik di Ukhuwah Islamiyyah. Setelah Khalifatul Muslimin dinyatakan sebagai organisasi terlarang, Abu Salma memutuskan memulangkan para santri. "Para donatur juga pada takut karena kami dituduh mengajarkan paham radikal. Keuangan kami turun sampai 95%," imbuh dia. 

Meski begitu, Abu Salma menyatakan Ukhuwah Islamiyyah tidak akan bubar. Ia berjanji merombak kurikulum pesantren itu agar sejalan dengan format pendidikan Kemenag. Kegiatan belajar-mengajar akan kembali digelar setelah izin operasional didapat. 

"Saya bakal buat jadi tahafidz Quran dengan jenjang 9 tahun dengan membagi beberapa marhala. Kami mengikuti saja bila disarankan pemerintah untuk mengubah legalitas. Toh, ini biar menjadi bukti kami tidak melawan dan menerima (pemerintah)," ucap Abu Salma.

Bermula heboh konvoi

Eksistensi Khilafatul Muslimin terkuak ke publik saat kelompok tersebut menggelar aksi konvoi pengendara motor, akhir Mei lalu. Selain di DKI Jakarta, anggota kelompok tersebut terekam menggelar konvoi serupa di Cirebon, Jawa Barat; Brebes, Jawa Tengah; dan sejumlah daerah lainnya. 

Konvoi itu viral dan bikin heboh lantaran para peserta konvoi mengaspal sembari menyerukan "kebangkitan khilafah". Salah satu peserta konvoi, misalnya, kedapatan membawa poster bertuliskan, "Sambut kebangkitan khilafah Islamiyah. Jadilah pelopor penegak khilafah ala minhajin nubuwwah!"

Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen (Pol) Ahmad Nurwahid mengatakan BNPT telah memonitor aktivitas Khilafatul Muslimin sejak lama. Meskipun pentolannya pernah terkait aksi terorisme, BNPT belum mengategorikan organisasi tersebut sebagai kelompok teroris. 

"Khilafatul Muslimin masih tergolong organisasi massa yang intoleran dan radikal walaupun pendirinya sangat dekat dengan tokoh dan kelompok-kelompok teroris. Ada pula beberapa eks anggota Khilafatul Muslimin yang bergabung dengan kelompok radikal terorisme seperti ISIS," ujar Nurwahid kepada Alinea.id, Selasa (21/6).

Khilafatul Muslimin didirikan Abdul Qadir Baraja pada 1997 di Lampung. Pada 2014, organisasi tersebut disebut sejumlah lembaga menyatakan dukungan terhadap Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Sebelum mendirikan Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir sempat terlibat dalam kasus pengeboman Candi Borobudur pada 1985.

Menurut Nurwahid, Khilafatul Muslimin baru berani terang-terangan mempromosikan gagasan khilafah ke publik pada era Reformasi. Tak hanya lewat pertemuan-pertemuan tatap muka, promosi juga digelar via media digital. Sebelumnya, kelompok tersebut cenderung bergerak di bawah tanah. 

"Kelompok ini bukan tiba-tiba muncul dan menjadi persoalan. Sejak awal, tentu saja pergerakan dari kelompok ini sudah termonitor. Keterbukaan dan kebebasan berpendapat mendorong kelompok-kelompok seperti ini membuka diri dan muncul di depan publik," kata Nurwahid.

Untuk para santri di institusi pendidikan yang terafiliasi dengan Khilafatul Muslimin, Nuwakhid mengatakan BNPT bakal menggelar program deradikalisi. Ia mengatakan BNPT sudah sering berkerja sama dengan Kemendikbud untuk merehabilitasi para siswa yang terpapar ideologi radikal. 

"Tentu harus ada pendataan juga terhadap lulusan dari lembaga-lembaga pendidikan Khilafatul Muslimin... Pencegahan di level sekolah ini sudah menjadi prioritas dengan menyusun pedoman, desain kurikulum, kebijakan sekolah dan penciptaan lingkungan yang kondusif dalam menumbuhkan daya tangkal terhadap ideologi radikal," kata Nurwahid.

Lebih jauh, Nurwahid mengatakan bukan perkara mudah untuk mengikis pemahaman radikal yang sudah mengakar di kalangan pelajar. Ia menyebut butuh pendekatan dari berbagai sisi. Pasalnya, tidak ada faktor tunggal yang melatarbelakangi seseorang terjerumus lingkaran radikalisme dan terorisme.

"Dalam beberapa penelitian, ada beberapa pintu proses radikalisasi di sekolah seperti kegiatan esktrakurikuler siswa yang kurang mendapatkan pendampingan, faktor tenaga pengajar, faktor buku bacaan yang diselipkan dan banyak faktor lainnya yang memang harus dicegah secara bersama-sama dari hulu," terang Nurwahid.

Melihat sepak terjangnya, pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center Ken Setiawan menilai Khilafatul Muslimin bukan sekadar gerakan keagamaan. Menurut dia, Khilafatul Muslimin merupakan organisasi bermotif politik seperti JI, Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Hisbut Tahrir Indonesia (HTI). 

"Cuma lebih soft dibandingkan gerakan-gerakan yang lain, semisal di antara JI, JAD, dan bahkan HTI yang sama-sama mengusulkan khilafah. Dia muncul sebagai gerakan baru yang fiktif dan lebih mengacu pada salafi wahabi," ucap Ken kepada Alinea.id, Kamis (23/6).

Gambaran paling gamblang yang mengindikasikan hasrat politik Khilafatul Muslimin terlihat pada struktur organisasi. Kelompok itu diketahui punya pimpinan definitif di tingkat pusat hingga tingkat terendah di kelurahan. 

"Mereka yakin, ketika 2024 ini tepat satu abad, khilafah akan menang di Indonesia. Jadi, mereka sudah mempersiapkan KTP atau KTA dan mempersiapkan kader-kader pemerintah dari tingkat bawah sampai RT/RW. Jadi, sebenarnya gerakan ini bukan gerakan agama, tapi gerakan politik. Mereka hanya menggunakan jargon-jargon agama," kata Ken.

Perlu dirangkul

Terkait pendirian pesantren-pesantren, Ken menyebut itu sebagai strategi Khilafatul Muslimin untuk memperbanyak kader dan memperluas basis pendukung. Ia menduga para santri merupakan korban dari hasrat politik orangtua mereka yang notabene turut mendukung ide pendirian khilafah. 

"Jadi, harus ada pendampingan dan harus ada (solusi) bagaimana bekerja sama dengan pesantren-pesantren (resmi). Jangan sampai ini justru nanti jadi masalah baru. Walaupun kecil, (harus ada upaya) yang sudah ditanamkan pemerintah," terang Ken.

Tak kalah penting, lanjut Ken, pemerintah juga harus mendorong masyarakat untuk mau merangkul kembali eks anggota Khilafatul Muslimin. Menurut dia, banyak proyek deradikalisasi gagal lantaran penolakan keras publik terhadap eksistensi warga yang dianggap radikal di lingkungan mereka. 

"Pemda terutama harus benar-benar peduli memberikan pendampingan dan solusi. Bagaimana, misalnya, nanti ke depan anak-anak ini melanjutkan pendidikannya? Tadinya, dia kan punya kurikulum sendiri. Nah, bagaimana dia mau diterima atau tidak di sekolah-sekolah resmi," ujar Ken.

Lebih jauh, Ken mewanti-wanti agar pemerintah tetap mewaspadai infiltrasi kelompok-kelompok radikal ke institusi pendidikan resmi. Ia menemukan masih ada guru-guru pro ide khilafah yang diperbolehkan mengajar. 

"Banyak guru-guru ASN yang memang berpaham HTI. Mereka masih bercokol dan masih mengajarkan paham itu, termasuk di sekolah-sekolah terpadu yang mungkin kelihatan bagus. Tapi, ternyata tidak ada bendera dan tidak ada foto presiden di sekolah itu," terang Ken.

Pengamat pendidikan Doni Kusuma menilai sekolah-sekolah yang mengajarkan ide-ide radikal bisa eksis lantaran lemahnya pengawasan dari pemerintah. Ia mencontohkan sistem assesmen dan akreditasi Kemendikbud-Ristek yang sekadar berbasis dokumen-dokumen yang bersifat administratif. 

"Tidak pernah melihat esensi dari pembelajaran tidak pernah melihat siapa-siapa orang-orang yang terlibat di sana. Seperti itu tidak terkontrol. Bahkan, kami menemukan beberapa sekolah yang di Jawa Barat mereka jelas menanamkan nilai-nilai radikalisme," kata Doni kepada Alinea.id, Selasa (21/6).
  
Untuk mencegah kemunculan pesantren-pesantren seperti yang dikelola Khilafatul Muslimin, Doni menyarankan Kemendikbud atau Kemenag menggelar verifikasi faktual ke lapangan. Dalam evaluasi berkala, ia menyebut, pemerintah juga perlu melibatkan semua pihak, semisal guru, orang tua, dan personel kepolisian setempat. 

"Asessment yang sekarang kayak ujian. Jadi, anak-anak disurvei. Anak-anak ditanya bagaimana kehidupannya di sekolah. Assesmen seperti itu kan bisa dimanipulasi karena anak-anak sebelumnya sudah dikasih tahu. 'Nanti jawabnya yang baik-baik aja, ya.' Kalau dulu itu, ada sistem pengawasan dari berbagai pihak, termasuk guru dan murid," terang Doni. 

Peran orangtua, kata Doni, juga tak kalah penting. Orangtua harus rajin mengawasi kegiatan ekstrakurikuler anak yang potensial dijadikan ajang radikalisasi oleh oknum pengajar dan mengawasi materi-materi yang diajarkan di sekolah. 

"Semisal ada ekstrakulikuler, tetapi anak-anak itu ternyata dibaiat. Nah, itu yang terjadi. Maka, kami membekali sekolah untuk senantiasa ketika berkolaborasi dengan orang luar itu harus hati-hati memikirkan. Siapa saja yang terlibat? Dengan cara itu, sebenarnya enggak bisa radikalisme masuk," tutur Doni. 

Ihwal para siswa pesantren milik Khilafatul Muslimin, Doni sepakat pemerintah daerah perlu turut turun tangan. Langkah pertama dengan memetakan institusi pendidikan yang terindikasi terpapar radikalisme. "Sekolah mana saja? Misalnya, mulai dari SD. Kemudian diintervensi oleh pemerintah daerah," jelasnya.