Tiga eksekutif perusahaan pertambangan Australia yang ditahan di Afrika karena sengketa pajak. Untuk membebaskannya, perusahaan Australia itu setuju untuk membayar US$160 juta.
Resolute Mining yang berkantor pusat di Perth mengatakan mereka akan membayar jumlah tersebut kepada pemerintah Mali, yang menahan tiga eksekutifnya di ibu kota negara tersebut, termasuk CEO Terry Holohan.
Dalam sebuah pernyataan kepada ASX pada Senin pagi, Resolute mengatakan pembayaran tersebut merupakan bagian dari perjanjian mengenai operasi perusahaan pertambangan tersebut di Mali.
Perusahaan tambang itu mengatakan minggu lalu tiga eksekutifnya telah "ditahan secara tak terduga" menyusul diskusi dengan otoritas pertambangan dan pajak mengenai "praktik bisnis dalam negeri" Resolute.
Perdana Menteri Australia Barat minggu lalu mengatakan ketiganya tidak terluka dan "sedang dirawat."
Resolute mengatakan nota kesepahaman, atau protokol, yang dikeluarkan hari Senin menyatakan bahwa semua klaim yang belum dilunasi terhadap perusahaan itu dengan pemerintah Mali, termasuk yang terkait dengan pajak, pungutan bea cukai, pemeliharaan, dan pengelolaan rekening luar negeri, telah diselesaikan.
Resolute telah melakukan pembayaran awal sebesar US$80 juta dengan tambahan US$80 juta yang tertunda dalam beberapa bulan mendatang "dari sumber likuiditas yang ada."
Resolute mengatakan pihaknya bekerja sama dengan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tersisa guna mengamankan pembebasan Holohan dan dua eksekutif lainnya.
"Mereka tetap aman dan sehat serta terus menerima dukungan di lapangan dari Kedutaan Besar dan Konsulat Inggris dan Internasional," kata Resolute.
Para eksekutif telah melakukan perjalanan ke ibu kota Mali, Bamako, untuk mengadakan diskusi dengan otoritas pertambangan dan pajak mengenai "praktik bisnis dalam negeri" Resolute, dan untuk menindaklanjuti klaim terbuka yang diajukan terhadap Resolute, yang menurut perusahaan tidak berdasar.
Resolute memiliki 80 persen saham di Tambang Emas Syama.
Diketahui bahwa Holohan adalah warga negara Inggris dan meskipun Departemen Luar Negeri dan Perdagangan tidak memiliki peran konsuler dalam masalah ini, departemen tersebut berhubungan erat dengan kedutaan besar lain di wilayah tersebut.
Saham Resolute Mining anjlok beberapa hari setelah perusahaan tersebut secara terbuka mengonfirmasi berita tersebut. (abc)