Pemerintah sedang melakukan reformasi sistem perlindungan sosial (perlinsos), agar ke depannya jika pemerintah memiliki program perlinsos dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan tepat waktu. Reformasi ini dilakukan melalui penyediaan data dasar sosial dan ekonomi yang terintegrasi.
Pendataan terintegrasi tersebut saat ini mulai dilakukan oleh Badan pusat Statistik (BPS) dengan melakukan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 yang dilaksanakan selama satu bulan, yaitu sejak Sabtu (15/10) hingga Senin (14/11) mendatang.
“Disampaikan oleh presiden bahwa konsolidasi satu data penting. Data registrasi sosial ekonomi secara nasional diperlukan agar seluruh sensus bisa mencakup ke 100% penduduk,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Istana, Rabu (12/10).
Menurutnya, presiden telah memberikan arahan agar data regsosek ini terintegrasi, meskipun saat ini beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) telah memiliki wali data amanat masing-masing yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang.
“Beberapa kementerian memang mempunyai wali data seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial, data keluarga di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), data pengentasan kemiskinan di Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan data kependudukan di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil),” lanjut Airlangga.
Ia menegaskan arahan presiden agar setiap K/L yang telah memiliki wali data agar seluruh data yang dimiliki dibuka ke BPS sebagai pelaksana Regsosek 2022. Pendataan ini dijelaskan oleh Airlangga menjadi sangat penting, karena data registrasi sosial dan ekonomi akan lebih terupdate. Data yang ada juga nantinya tidak akan menumpuk antar K/L dan bisa dilakukan pembersihan jika ada tumpang tindih data dan keakuratan data akan lebih baik lagi.
“Kita berpengalaman dalam menangani pandemi Covid-19, dimana data itu di dua tahun terakhir ini diupdate namun interoperability data, itu yang harus dijadikan satu. Sehingga jika layer-layer bisa di cleansing data,” ujarnya.
Airlangga juga mengatakan total besaran anggaran yang akan dilakukan dalam program registrasi data ini hingga 2023 sebesar Rp4 triliun, sedangkan untuk tahun ini disiapkan Rp3,3 triliun. Adapun peneliti yang akan terlibat sebanyak 400.000 orang .
Sebagai informasi, pelaksanaan Regsosek 2022 merupakan salah satu strategi prioritas nasional terutama untuk penghapusan kemiskinan ekstrem yang telah diamanatkan melalui Peraturan presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
