Gerah laporannya tak kunjung direspons pemerintah daerah, Adi Syaputra, warga Borong, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) akhirnya menjajal kanal pengaduan Lapor Mas Wapres. Berharap pemerintah pusat ikut turun tangan, Adi ingin kejelasan proyek jalan lingkar luar kota di Manggarai Timur yang mangkrak sejak 2019.
"Beberapa warga, termasuk saya, sudah melaporkan ini ke pemerintah daerah melalui berbagai saluran, termasuk aplikasi pengaduan masyarakat. Sayangnya, responsnya minim. Kami hanya diberi janji bahwa proyek akan dilanjutkan jika anggaran tersedia, tapi itu sudah lebih dari setahun yang lalu," kata Adi saat berbincang dengan Alinea.id, belum lama ini.
Proyek itu, menurut Adi, awalnya direncanakan sebagai akses utama untuk meningkatkan konektivitas kota. Anggarannya dipatok mencapai Rp3 miliar. Namun, proyek ini terhenti begitu saja. Jalan yang sudah dibuka malah merusak ekosistem mangrove di pesisir Pantai Borong.
"Dan beberapa warga kehilangan lahan tanpa kompensasi jelas. Menurut informasi yang kami dapat, masalahnya ada pada perencanaan yang buruk dan tidak adanya analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang memadai. Pemerintah juga beralasan ada keterbatasan anggaran, tapi tidak ada transparansi mengenai langkah ke depannya," tutur Adi.
Adi mengaku sudah berulang kali melaporkan keluhan warga setempat kepada Pemkab Manggarai Timur, termasuk ke Dinas Pekerjaan Umum. Namun, responsnya selalu negatif. Itulah kenapa Adi mengadukan persoalan yang dialami warga Borong langsung ke pemerintah pusat.
"Mungkin karena kanal ini berada di bawah naungan Wakil Presiden, kami merasa ada tekanan lebih besar bagi instansi terkait untuk segera menindaklanjuti laporan yang masuk. Selain itu, kanal ini memiliki fitur pelacakan laporan sehingga kami bisa memantau apakah laporan kami benar-benar diproses atau hanya berhenti di meja administrasi," jelas Adi.
Sudah beberapa hari melapor, Adi mengaku belum ada langkah konkret di lapangan. Setidaknya, laporan yang ia submit tercatat di sistem pengaduan. "Dan itu memberikan sedikit harapan. Selain itu, kami juga berharap ada evaluasi langsung dari pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah daerah yang lamban," imbuhnya.
Novi Shanty punya persoalan berbeda. Ke kanal Lapor Mas Wapres, ia mengadukan nasib anak-anak asuhnya yang jadi peserta Beasiswa Indonesia Maju (BIM) untuk persiapan S1 luar negeri angkatan ke-4. Ada 350 orang yang dipilih Pusat Prestasi Nasional (Pusprenas).
Menurut Novi, nasib para peserta BIM terkatung-katung. Ia mengklaim pembinaan dan pendampingan pendidikan serta pembiayaan jasa konseling luar negeri dan pendaftaran ke universitas-universitas top dunia dihentikan sepihak oleh Pusprenas.
"Di sini Pusprenas sudah wanprestasi (cedera janji). Anak-anak kami telah mengikuti program ini selama satu tahun, tetapi tiba-tiba fasilitas yang dijanjikan dihentikan. Padahal, melalui sosialisasi awal, disebutkan bahwa mereka akan dibina hingga mendapatkan LoA (letter of acceptance) dari universitas luar negeri sesuai target program," tuturnya.
Ia berharap laporannya dilirik Wapres Gibran Rakabuming Raka. "Sampai saat ini, komunikasi kami dengan pihak Pusprenas masih terbatas, dan tidak ada kejelasan yang kami terima. Kami berharap pemerintah, melalui program Lapor (Mas) Wapres, bisa memberikan solusi konkret," jelasnya.
Laporan lainnya datang dari Sinta, warga Tangerang, Banten. Pemilik akun Instagram @ujztiaseptiansya mengungkap dugaan penyelewengan dalam distribusi bantuan sosial (bansos) di tempat ia tinggal.
Sinta mengatakan keluarganya tak pernah dapat bansos dari pemerintah pusat. Padahal, penghasilan kedua orang tuanya pas-pasan. Selain itu, masih ada dua anak usia sekolah di keluarga Sinta.
"Malah tetangga yang ekonominya lebih baik, seperti pekerja pabrik, justru menerima bantuan. Selain itu, ada nenek-nenek janda yang tidak memiliki penghasilan atau keluarga yang menafkahi juga tidak menerima bantuan," ungkap Sinta kepada Alinea.id, Selasa (26/11)
Sinta mengaku sudah berulang kali melaporkan persoalan bansos itu ke pihak kelurahan. Namun, tak ada tanggapan positif atau tindak lanjut yang signifikan. "Harapannya, melalui program Lapor Wapres, laporan ini bisa sampai kepada pemerintah dengan lebih efektif dan ada solusi nyata," imbuhnya.
Lapor Mas Wapres remsi diluncurkan sejak Senin (11/11) lalu. Selain membuka kanal pengaduan luring di Istana Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Gibran juga Gibran juga membuka hotline aduan melalui aplikasi pesan WhatsApp ke nomor 081117042207. Hanya kurang dari 10 hari, tercatat sudah ada 400 aduan masyarakat yang masuk.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatatakan kanal Lapor Mas Wapres menarik bagi warga karena dilengkapi fitur pelacakan yang memastikan laporan tidak berhenti di meja administrasi.
Selain itu, publik juga merasa lebih percaya jika persoalan-persoalan yang mereka hadapi diangkat ke tingkat pusat. "Banyak warga merasa pengaduan mereka diabaikan atau diperlakukan tidak serius oleh instansi lokal,” ujar pendiri Cyrus Network itu.
