PDI-Perjuangan jadi parpol yang paling banyak menguasai alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR periode 2024-2029. Dari 13 komisi, PDI-P mendapat jatah 4 kursi ketua dan 16 kursi wakil ketua. Golkar memeroleh 3 kursi ketua dan 17 kursi wakil ketua, sedangkan Gerindra dihadiahi 3 kursi ketua dan 16 kursi wakil ketua.
Di "papan tengah", NasDem diberikan 3 kursi ketua dan 6 kursi wakil ketua, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 2 kursi ketua dan 9 kursi wakil ketua, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 2 kursi ketua dan 6 kursi wakil ketua.
Pada posisi bontot, Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan 2 kursi ketua dan 4 kursi wakil ketua, sedangkan Partai Demokrat hanya mendapat 1 kursi ketua dan 6 kursi wakil ketua.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menerangkan mekanisme pemilihan pimpinan AKD di DPR sejatinya mempertimbangkan proporsionalitas jumlah kursi yang dimiliki parpol di DPR. Sebagai pemenang Pileg 2024, wajar jika PDI-P mendapatkan jatah kursi pimpinan komisi terbanyak.
"Dalam prakteknya kemudian dipadukan dengan kompromi politik untuk memastikan semua fraksi kebagian jatah di kursi pimpinan AKD. Walaupun, ya, pembagiannya tetap berdasarkan proporsi jumlah kursi parpol secara keseluruhan,” katanya kepada Alinea.id di Jakarta, belum lama ini.
Jika menggunakan pendekatan proporsional, PDI-P bisa saja mendapatkan lebih banyak dari 4 kursi pimpinan AKD saja. Berbasis hasil Pileg 2024, PDI-P mengoleksi 110 kursi di DPR atau 18,97% dari total kursi yang tersedia.
Demi kompromi politik, kursi-kursi AKD dibagi merata ke semua parpol. Partai Demokrat pun akhirnya kebagian jatah kursi pimpinan AKD, baik sebagai ketua atau wakil ketua. Catatannya, kursi Ketua DPR RI tetap berada di tangan PDI-P selaku pemenang pemilu.
“Jadi sesederhana itu sih model pembagian jatah kursi pimpinan di AKD DPR. Yang mendapat kursi terbanyak juga berhak mendapatkan jumlah kursi pimpinan terbanyak, disusul fraksi dengan perolehan kursi berikutnya. Yang pasti semua dikasih jatah walau dengan jumlah yang disesuaikan dengan ranking jumlah kursi di parlemen,” lanjutnya.
Direktur Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul mengatakan pembagian kursi AKD merepresentasikan kompromi politik di parlemen. PDI-P cenderung tak mempersoalkan itu karena sudah mengunci kursi Ketua DPR RI bagi Puan Maharani.
“Dengan indikator yang jelas itu kondisi PDI-P sudah deal, sudah ‘jinak’ dengan KIM. Karena kalau KIM tidak mendapatkan deal dengan PDI-P, saya kira, bisa saja melalui saluran politik situasinya berubah sehingga PDI-P tidak bisa menjadi ketua DPR,” katanya kepada Alinea.id, Senin (4/11).
Sebelum penetapan Puan sebagai Ketua DPR, sempat beredar rumor adanya manuver untuk merevisi UU MD3. Tujuannya ialah untuk mengubah kewajiban memberikan jatah kursi Ketua DPR ke pemenang pemilu. Meskipun pemenang pemilu, PDI-P tak kuat lantaran Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendominasi parlemen.
Berkaca dari kompromi bagi-bagi kursi di parlemen, Adib menduga PDI-P tak akan garang sebagai oposisi di parlemen. Apalagi, PDI-P tak pernah tegas menyatakan posisinya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Ini menimbulkan efek yang tidak sehat dalam perpolitikan di Indonesia. Pasalnya, tidak ada check and balances dalam kebijakan yang akan diambil pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya," ujar Adib.
Selain itu, PDI-P juga merestui Budi Gunawan (BG) sebagai Menteri Politik dan Keamanan (Menkopolkam) di kabinet Prabowo-Gibran. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu dikenal sebagai orang dekat Megawati.
“Oposisi nantinya hanya bisa dilakukan lewat people power yang selama ini bergerak, tapi tanpa koordinasi payung yang jelas," ujar Adib.
