Komisi III DPR RI mulai menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan (capim) dan calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa jabatan 2024-2029. Uji kelayakan dan kepatutan rencananya bakal digelar selama tiga hari, yakni dari 18 November hingga 21 November 2024.
Uji kelayakan dan kepatutan capim dan calon anggota Dewas KPK dimulai dengan pengambilan nomor urut di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11). Sepuluh capim dan sepuluh calon anggota Dewas KPK terpilih hadir mengikuti tahapan akhir seleksi calon petinggi KPK itu.
"Selamat datang capim dan cadewas. Semuanya keren-keren dan berkelas. Pergi ke Cakung membeli beras, kita dukung KPK berintegritas," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyambut para finalis seleksi capim dan calon anggota Dewas KPK dengan sebuah pantun.
Habiburokhman mengatakan rapat pleno penetapan hasil uji kelayakan capim dan cadewas KPK akan digelar pada Kamis (21/11). Namun, tidak tertuptup kemungkinan jadwal seleksi berubah sewaktu-waktu.
"Kalau tidak ada paripurna, maka bisa kami majukan. Jadi kami minta bapak dan ibu stand by saja di sekitar Jakarta. Sapa tahu ada jadwal dimajukan," ujar politikus Gerindra itu.
Setelah tahapan pengambilan nomor urut, para capim dan calon anggota Dewas KPK diberi tugas untuk membuat makalah yang akan dinilai oleh Komisi III DPR RI. Untuk tahap awal, DPR akan fokus menguliti karya tulis para capim dan rekam jejak mereka.
Siapa saja capim dan calon anggota Dewas KPK periode 2024-2029?
Para calon pemimpin KPK diloloskan panitia seleksi, Oktober lalu. Kesepuluh capim KPK yang lolos hingga uji kelayakan dan kepatutan di DPR, yakni Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitnah Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Poengky indarti, dan Setyo Budiyanto.
Dari perwakilan Polri, dua nama diloloskan, yakni Djoko Poerwanto yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Tengah dan Setyo Budiyanto yang saat ini menjabat sebagai Irjen di Kementerian Pertanian.
Dari Kejaksaan Agung, ada nama Fitroh Rohcahyanto, eks jaksa penutut umum KPK. Dari Mahkamah Agung, Ibnu Basuki Widodo diloloskan. Saat menjabat sebagai hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tepatnya pada Oktober 2014, Ibnu pernah memvonis bebas terdakwa kasus korupsi, Ida Bagus Mahendra Jaya Marth.
Lolosnya petahana Wakil Ketua KPK Johanis Tanak juga dipersoalkan. Pada 2023, Johanis sempat terjerat kasus dugaan pelanggaran etik oleh Dewas KPK. Kasus itu bermula dari isi percakapan digital Johanis dengan pejabat Kementerian ESDM, Muhammad Idris Froyoto Sihite yang dirivalkan di media sosial.
Idris pernah diperiksa KPK pada kasus korupsi tunjangan kinerja (tukin) di lingkungan Dirjen Minerba Kementerian ESDM. Dalam percakapan itu, terucap kalimat 'bisalah kita cari duit' dari Johanis. Namun demikian, Johanis dinyatakan dinyatakan tidak bersalah oleh Dewas KPK.
Adapun kesepuluh calon anggota Dewas KPK periode 2024-2029, yakni Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Elly Fariani, Gusrizal, Hamdi Hassyarbaini, Heru Kreshna Reza, Iskandar MZ, Mirwazi, Sumpeno, dan Wisnu Baroto.
Apakah ada calon pimpinan titipan Jokowi?
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman berharap tak ada orang titipan yang diloloskan jadi pimpinan dan anggota Dewas KPK. DPR diminta menyeleksi sosok-sosok yang berintegritas, tak punya cacat etik, dan tidak punya cacat pidana sebagai petinggi lembaga antirasuah itu.
"Bukan orangnya Jokowi, bukan orangnya Prabowo, bukan orangnya (Ketua Umum Golkar) Bahlil, bukan orangnya siapa pun. Bukan, bukan orangnya politisi. Semua harus adalah orang yang independen," kata Zaenur kepada wartawan, Senin (18/11).
Meski bakal bertugas pada era Prabowo-Gibran, para capim KPK diloloskan pada pengujung era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sejumlah analis menduga ada orang-orang titipan Jokowi dalam daftar capim KPK.
Apalagi, kerabat Jokowi tengah berkasus di KPK. Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, misalnya, sempat tersandung kasus dugaan gratifikasi karena menggunakan jet pribadi milik seorang pengusaha saat terbang ke Amerika Serikat, Agustus lalu.
Nama menantu Jokowi, Bobby Nasution juga disebut-sebut dalam kasus suap izin usaha pertambangan (IUP) di Maluku Utara. Bobby diduga terlibat dalam pemberian suap kepada mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dalam mengurus IUP di Halmahera.
Dalam persidangan, Abdul Ghani menggunakan istilah Blok Medan untuk menyebut Bobby serta istrinya, Kahiyang Ayu. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengaku sudah pernah melaporkan Bobby ke KPK sejak beberapa bulan lalu. Namun, laporan itu tak ditindaklanjuti.
Tak cukup hanya menguliti rekam jejak dan kinerja
Koordinator Masyarakat Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) berharap DPR tak sekadar membongkar rekam jejak dan kinerja para capim dan calon anggota Dewas KPK. Namun, pemeriksaan terhadap kondisi psikologis para calon petinggi di Gedung Merah Putih itu juga diperlukan.
"DPR harus menggandeng psikolog untuk memastikan orang orang itu integritasnya bagus. Untuk memastikan tidak mempan suap, tidak mempan konflik kepentingan, misalnya minta tiket pesawat dan lain-lain. Itu tidak boleh," ujar Boyamin dalam keterangan tertulis, Minggu (17/11).
DPR periode sebelumnya dianggap gagal dalam uji kepatutan dan kepantasan lantasan menyepakati Firli Bahuri sebagai Ketua KPK. Selain tersandung sejumlah kasus pelanggaran etik, Firli bahkan terjerat kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
"Kedua, punya keberanian dan kejujuran. Itu penting dan mampu punya konsep pemberantasan korupsi, berimbang antara penindakan sama pencegahan," ujar Boyamin.
