Pemerintah tidak lagi menanggung biaya pengobatan dan vaksin Covid-19 seiring berlakunya status endemi per Rabu (21/6). Namun, dinilai perlu persiapan matang agar proses transisi berjalan baik tanpa menimbulkan ekses.
"Kemandirian alkes (alat kesehatan) dan farmasi, termasuk dalam hal ini testing instrumen (PCR kits, red) dan peralatan di faskes (fasilitas kesehatan), obat-obatan, hingga ketersediaan vaksin, penting disiapkan pemerintah seiring pencabutan status pandemi," kata anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani, dalam keterangannya, Kamis (22/6).
Selain itu, sambungnya, pemerintah juga perlu memperhatikan kesiapan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. "Pastikan kebiasaan [memakai masker, cuci tangan, dan tidak berkerumun] ini tetap terjaga dan jangan dibuang."
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun meminta pemerintah memastikan kondisi ketahanan pangan nasional membaik. Dengan demikian, masyarakt dapat hidup sehat dengan asupan bergizi yang aman, mudah, dan murah.
"Dengan tingkat perekonomian keluarga yang baik, budaya kepatuhan, dan perilaku hidup bersih dan sehat tinggi, maka negara kita dengan pendekatan community based initiative/empowerment akan lebih siap menghadapi segala tantangan ke depan," tuturnya.
Netty juga berharap pemerintah memastikan tidak terjadi gap faskes yang lebar antardaerah. "Mulai dari SDM, perbekalan, pembiayaan, sistem informasi dan fasilitas pelayanan kesehatan harus dipastikan setara dan sama baiknya."
"Pemerintah harus menjadikan ketahanan sistem kesehatan sebagai prioritas dalam penguatan dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Selama hal ini belum terwujud, kita akan kesulitan menuju new endemic desease Covid-19," imbuhnya.
Pemerintah juga didorong meningkatkan anggaran penelitian dan pengembangan guna mewujudkan misi kemandirian farmasi dan alkes. Apalagi, permintaan atas farmasi dan alkes tergolong tinggi saat pandemi. "Upaya anak bangsa untuk menghadirkan inovasi kesehatan harus didukung penuh," ucapnya.