Demokrasi Indonesia dinilai telah rusak dan pengaruhi ekopol

Transisi kebijakan akan menjadi tidak mudah pada peralihan kepemimpinan dari pemimpin lama ke pemimpin yang baru.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini menilai, demokrasi pada pemerintahan telah mengalami kemunduran dan mulai rusak. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil riset sejumlah akademisi yang sepakat bahwa, aktor-aktor demokrasi yang ada justru merusak demokrasi.

“Aktor-aktor demokrasi pemerintahan ini dihadirkan dengan demokrasi, tetapi mereka yang merusak dan memundurkan demokrasi,” kata Didik dalam pemaparannya di acara diskusi publik “Catatan Awal Ekonomi Tahun 2023”, Kamis (5/1).

Ada indikasi tren kemunduran demokrasi terjadi sejak 2004 dan terus berlangsung hingga sekarang. Sebagai bukti, hasil survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan adanya ketakutan pada masyarakat untuk bicara politik mulai 2014.

“Makin banyak yang takut bicara tentang politik dari 2014 sampai seterusnya. Bahkan ini dari survei ada 60% dari responden takut,” ujarnya.

Penyebab ketakutan tersebut dijelaskan karena adanya aparat yang semena-mena. Ini berbanding terbalik dengan citra politisi yang kata Didik terlihat ‘humble’, namun aparatnya justru kejam.

“Bahkan kekejaman aparat ini sudah dipertontonkan sekarang,” tutur Didik menambahkan.

Kondisi tersebut dinamai Didik sebagai asimetris yang berdampak kepada ekonomi dan politik nasional. Apalagi, transisi kebijakan akan menjadi tidak mudah pada peralihan kepemimpinan dari pemimpin lama ke pemimpin yang baru.

“Peralihan ini akan susah, kalau susah maka ongkos peralihannya mahal, ditambah ongkos politiknya juga mahal. Ada juga, makin banyak intelektual rongsokan, seperti munculnya dukungan tiga periode. Politik makin asimetris, oligarki,” tutur Didik.

Asimetris ini contohnya, kata Didik, dalam memutuskan Perppu dan APBN.

“Jadi check and balance tidak jalan. Sekarang ini DPR yang paling lemah, implikasinya bagi ekonomi cukup dalam. Seperti misalnya, menurut saya perppu yang membuat defisit APBN 5% sampai 6% itu semena-mena termasuk perppu yang sekarang,” ucapnya.