NU dan Muhammadiyah adalah orang tua negara

Kita semua harus menyadari, bahwa ada banyak institusi dan organisasi moderen yang lahir sebelum negara bangsa kita hadir pada 17 Agustus 1945. 

Mereka telah berjuang dan menjadi peletak dasar dari fondasi negara modern. Sebab, modernisasi telah dibangun dalam kultur organisasi mereka. Dua yang paling besar dari ormas Islam adalah NU dan Muhammadiyah. Sehingga wajar mereka berdua ini disebut sebagai orang tua negara bangsa kita.

Berabad-abad mereka berjuang sendiri dan secara mandiri menjadi yang meletakkan dasar bagi negara bangsa modern dan juga menjadi Kawah Candradimuka bagi pemimpin pemimpin negara ini yang kemudian menjadi fondasi bagi perjuangan kita sampai usia hampir 80 tahun kemerdekaan kita.

Saya yakin, NU dan Muhammadiyah tidak berkepentingan dengan belas kasihan siapa pun sebagaimana berabad-abad mereka telah berjuang. Tetapi, apabila kita mau serius untuk berterima kasih dan memikirkan bagaimana kelanjutan dari modernisasi bangsa kita dan pendidikan ke depan bangsa ini, maka mendukung perjuangan NU dan Muhammadiyah dengan sumber keuangan yang mandiri dan kuat adalah salah satu kunci.

Tentu ini bukan hanya soal dua ormas saja, tetapi seluruh institusi sosial dan keagamaan yang telah menunjukkan dedikasinya bagi pembangunan bangsa, yang pada gilirannya harus mendapat dukungan serius. 

Dan dukungan itu, tidak harus bersumber dari pengelolaan sumber daya alam seperti tambang, tetapi juga dari sumber sumber lain yang menunjukkan partisipasi negara kepada mereka.

Keputusan untuk menyerahkan izin usaha pertambangan kepada ormas adalah salah satu upaya mulia negara untuk berterima kasih dan memenuhi janjinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendukung perjuangan organisasi yang selama ini berjuang sendiri tanpa dukungan yang layak.

Ormas-ormas ini dan khususnya NU dan Muhammadiyah adalah orang tua bangsa Indonesia dan negara ini berdiri sebagai keberlanjutan dari perjuangan mereka yang lama. 

Itulah sebabnya, kita harus menyambut positif semua ini. Soal teknis bagaimana itu nanti dikelola dan oleh siapa pastilah semua akan mengikuti prosedur dan aturan pemerintahan yang ada. 

Tidak ada keistimewaan. Tetapi, kalau kita mau mengajukan pertanyaan, mana yang lebih layak mendapatkan izin usaha pengolahan sumber daya alam dari mereka yang berjuang untuk pendidikan, kesehatan, anak yatim, dan usaha mulia atau mereka yang selanjutnya menginvestasikan hasil sumberdaya alam ini di tempat tempat yang tidak positif bagi pendewasaan dan kemajuan bangsa. 

Tentu tidak ada debat soal ini karena NU dan Muhammadiyah telah membuktikan dan bukan menjanjikan.