Berantas stunting, pemerintah alokasikan Rp892 miliar selama 6 bulan

Pemerintah menyiapkan anggaran khusus pemberantasan stunting untuk tahun 2024 melalui anggaran bantuan stunting. Anggaran ini akan diberikan kepada 1.446.089 Keluarga Risiko Stunting (KRS) dari data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

"Bantuan stunting tersebut sejumlah Rp446,242 miliar per kuartalnya atau sekitar Rp892 miliar di semester pertama tahun depan," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai Rapat Internal terkait Penyaluran Bantuan Pangan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (6/11).

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan pangan di tahun 2024. "Presiden Joko Widodo telah menyetujui bahwa bantuan pangan beras dan bantuan penanganan stunting akan diberikan selama 6 bulan, yakni pada bulan Januari-Juni 2024," tambahnya.

Bantuan beras yang akan diberikan yakni sebanyak 10 kilogram kepada 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Airlangga mengatakan bantuan ini diberikan untuk menghadapi kondisi global yang masih penuh tantangan dan prediksi El Nino yang masih harus terus diwaspadai hingga periode Februari 2024.

Langkah ini merupakan antisipasi pemerintah terhadap berbagai pengaruh kondisi tersebut pada ekonomi domestik. Pasalnya, selain menjaga stabilitas harga di pasaran, penting juga bagi pemerintah untuk terus menjaga konsumsi atau daya beli masyarakat, yang tentunya memiliki kontribusi terbesar dalam PDB.

Pemerintah tentunya akan terus berupaya menjaga daya beli masyarakat, yang dilakukan melalui penambahan bantuan sosial dan memastikan penyalurannya tepat sasaran. Selain itu, penanganan stunting juga menjadi salah satu fokus untuk segera dilaksanakan.

“Tadi disampaikan bahwa saat sekarang kondisi Bulog per 2 november 2023 stoknya 1.442.945 ton. Dan penyaluran bantuan pangan di bulan September itu 94,95% dan di bulan Oktober 94,89%, November di 18,45%, dan kita masih ada di bulan Desember,” beber Airlangga.

Dalam rapat internal tersebut, disampaikan terdapat kebutuhan tambahan anggaran dari Bulog, yaitu untuk tahap pertama butuh biaya sekitar Rp7,9 triliun, tahap kedua Rp8,4 triliun, dan ada tambahan terkait dengan untuk distribusi dan lainnya sebesar Rp2,8 triliun, sehingga totalnya sejumlah Rp19,1 triliun.

Selain perlu dilakukan percepatan pembayaran tagihan Bulog oleh Kementerian Keuangan, rapat juga membahas usulan terkait dengan insentif yang bisa diberikan pemerintah, terutama untuk pembebasan bea masuk beras.

“Kita ketahui bersama bahwa pembebasan bea masuk dengan tarif spesifik Rp450/kg. Ini kita lakukan insentif berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Nanti badan pangan akan menyiapkan itu untuk BMDTP, yang nanti akan diberikan oleh Kementerian Keuangan,” jelas Menko Airlangga.