10 tahun pembangunan era Jokowi, siapa yang menikmati?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim pembangunan selama satu dekade terakhir telah mampu menyentuh semua lapisan masyarakat dan berdampak bagi rakyat luas. Dia menyampaikan hal tersebut dalam pidato kenegaraan untuk memperingati HUT ke-79 Republik Indonesia, Jumat (16/8).

Menurut Jokowi, pembangunan kini lebih Indonesiasentris dengan membangun pinggiran, desa, dan daerah terluar. Persisnya, ada 366.000 kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru. Pembangunan ini dianggap telah menurunkan biaya logistik hingga 14% dari sebelumnya yang mencapai 24%.

Masyarakat tak merasakan dampak pembangunan

Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menemukan, tidak semua masyarakat merasakan dampak dari pembangunan itu. Sampai 24 Maret 2024 masih ada 25,2 juta jiwa yang harus berada pada garis kemiskinan.

Sumber: IDEAS

Laporan IDEAS menyebut pembangunan jalan tol di Nganjuk tak berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Pascaakselerasi pembangunan jalan tol, angka kemiskinan Kabupaten Nganjuk terlihat menurun namun lamban atau hanya 0,25% per tahun dari 13,14% pada 2014 menjadi 10,89% pada 2023, dengan jumlah penduduk miskin turun hanya 2.300 jiwa per tahun.

Hal ini berbeda jauh dari pengalaman Kabupaten Nganjuk di era tanpa jalan tol di mana angka kemiskinan turun secara progresif hingga 1,75% per tahun atau 16.400 jiwa per tahun.

Demikian juga dengan proyek-proyek di daerah lain. Seperti proyek hilirisasi tambang di sentra nikel. Kebijakan itu diklaim akan menciptakan kesejahteraan dan membawa Indonesia menjadi negara maju.

Namun, hilirisasi tidak berdampak luas bagi perekonomian lokal. Kabupaten Morowali, daerah terdepan yang mengadopsi hilirisasi industri berbasis ekstraktivisme juga mencatat penurunan angka kemiskinan yang stagnan. 

Pascapembangunan infrastruktur hilirisasi industri pengolahan nikel, angka kemiskinan Kabupaten Morowali hanya turun 0,47% per tahun atau 37.600 jiwa. Padahal di era pra-hilirisasi, angka kemiskinan di daerah ini turun secara progresif hingga 1,90% per tahun atau 2.263 jiwa per tahun.

Pengalaman serupa terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah. Mengikuti jejak Kabupaten Morowali, Kabupaten Halmahera Tengah tumbuh menjadi daerah terdepan hilirisasi nikel. Terjangan hilirisasi nikel menerpa Kabupaten Halmahera Tengah terutama sejak beroperasinya Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di lahan seluas 5.000 hektare pada 2018. Namun, setelah pembangunan infrastruktur hilirisasi industri, angka kemiskinan hanya turun 0,50% per tahun atau susut 154 jiwa per tahun.

Demikian juga dengan proyek-proyek destinasi wisata di Manggarai Barat dan Lombok Tengah yang tak signifikan menurunkan angka kemiskinan.

Masyarakat lokal tak terlibat

Peneliti IDEAS Muhammad Anwar menyebut, salah satu penyebab tak signifikannya dampak pembangunan proyek andalan pemerintah terhadap kinerja penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya keterlibatan langsung masyarakat lokal dalam proyek-proyek PSN tersebut. Misalnya, pembangunan jalan tol memerlukan keahlian dan tenaga kerja yang tidak dimiliki oleh penduduk setempat, sehingga perusahaan konstruksi cenderung merekrut pekerja dari luar daerah. 

Akibatnya, masyarakat lokal tidak mendapatkan manfaat langsung dari lapangan pekerjaan yang tercipta, sementara mereka juga tidak memiliki akses yang memadai ke pekerjaan yang ditawarkan. 

“Kondisi ini memperparah situasi karena masyarakat setempat tetap berada dalam kemiskinan meskipun ada proyek besar di sekitar mereka,” ujarnya kepada Alinea.id, Minggu (18/8).

Kemudian, dalam proyek hilirisasi tambang, meskipun terdapat potensi besar untuk meningkatkan nilai tambah produk tambang, namun dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat setempat  sangat terbatas. Industri hilir cenderung memerlukan teknologi canggih dan tenaga kerja terampil, yang tidak selalu tersedia di daerah-daerah tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan, di mana keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh perusahaan besar dan tenaga kerja yang berasal dari luar daerah, sementara masyarakat lokal tetap tidak terlibat secara signifikan dalam proses produksi atau distribusi. 

Ditambah, industri tambang berdampak negatif terhadap lingkungan sehingga mengancam mata pencarian tradisional masyarakat, seperti pertanian dan perikanan. Dus, makin memperburuk kondisi kemiskinan di daerah tersebut.

Pada proyek destinasi prioritas juga menghadapi tantangan serupa. Meskipun proyek-proyek ini bertujuan untuk menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan daerah, namun keuntungan ekonomi dari pariwisata tak merata. Sektor-sektor yang paling diuntungkan, seperti hotel dan restoran, didominasi oleh investor luar atau kelompok tertentu, sementara masyarakat lokal, terutama mereka yang berada di sektor informal, tidak mendapatkan akses yang memadai ke peluang ekonomi yang dihasilkan. Di banyak kasus, masyarakat lokal hanya berperan sebagai pekerja dengan upah rendah atau pengusaha kecil yang tidak bisa bersaing dengan modal besar dari luar. 

“Selain itu, pengembangan pariwisata yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan alam, yang justru merugikan masyarakat lokal dalam jangka panjang,” ucapnya.

Menurutnya, faktor lain yang berkontribusi adalah kurangnya infrastruktur pendukung dan layanan dasar di sekitar proyek PSN. Meskipun jalan tol, tambang, atau destinasi wisata dibangun, masyarakat setempat masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar lainnya, seperti air bersih dan listrik. 

Kendati demikian, dia menduga PSN memiliki dampak terhadap bertambahnya pendapatan negara. Proyek-proyek PSN, terutama di sektor infrastruktur dan energi, berpotensi meningkatkan penerimaan pajak dari berbagai sumber.

"Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara membuka akses dan memperlancar arus barang dan jasa, yang pada akhirnya meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut," ujarnya.

Aktivitas ekonomi yang lebih tinggi, seperti perdagangan dan investasi, menghasilkan pendapatan tambahan bagi negara melalui pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), serta pajak-pajak lain yang berkaitan dengan transaksi bisnis.

“Namun sekali lagi, dampak ekonomi yang besar tersebut tidak dapat dirasakan secara merata di daerah tempat PSN tersebut dibangun, hal tersebut dibuktikan oleh data IDEAS tentang lambatnya kinerja penanggulangan kemiskinan setelah PSN itu berdiri,” jelasnya.

Perlu ditata ulang

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menilai, proyek strategis nasional hanya namanya saja strategis nasional, tetapi secara substansi tidak ada strategisnya, apalagi untuk kepentingan nasional.

Pasalnya, proyek strategis nasional hanya nama saja untuk menciptakan proyek bagi oligarki. Bahkan, dilakukan dengan mengusir penduduk setempat atas nama PSN, seperti yang terjadi di desa Wadas, Pulau Rempang, atau sekarang di PIK 2.

Dia bilang, proyek atas nama PSN yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga menjadi sarana untuk dikorupsi. Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sekitar 35% lebih dana PSN dikorupsi.

“Masyarakat Indonesia dibodohi dan dibohongi, seolah-olah proyek pembangunan yang namanya proyek strategis nasional (PSN) akan mengurangi kemiskinan. Semua ini hanya pembohongan saja,” ujarnya kepada Alinea.id, Jumat (16/8).

Oleh karena itu, lanjut Anthony, jumlah PSN yang sedemikian banyak, lebih dari 200 proyek, tidak memberi dampak perbaikan kepada masyarakat. PSN di daerah Indonesia Timur kebanyakan terdiri dari pertambangan yang diberikan kepada pengusaha, merusak lingkungan, serta merugikan masyarakat di daerah tambang.

Maka dari itu, menurutnya, PSN harus dihentikan, ditata ulang, serta harus ada kriteria jelas apa yang dimaksud strategis dan apa yang dimaksud nasional. Dia menambahkan, PSN seharusnya hanya dapat dilaksanakan oleh negara dan tak boleh dilaksanakan oleh swasta. 

“Karena, kalau dilaksanakan oleh swasta, pada akhirnya akan terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penunjukan PSN kepada swasta,” ucapnya.