Terpencar suara Nahdlatul Ulama di partai politik

Menjelang pemilu, menarik simpati kaum nahdliyin memang penting demi mendongkrak peroleh suara partai politik atau kandidat calon presiden (capres) yang bertarung. Pada Pilpres 2019 lalu, Joko Widodo “mempersunting” tokoh senior Nahdlatul Ulama Ma’ruf Amin untuk mendapat suara yang masif. Usaha itu terbukti berhasil.

Menuju Pemilu 2024, elite partai politik pun ada yang mendekati Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang tak lain adalah tokoh Nahdlatul Ulama untuk dijadikan calon wakil presiden (capres).

Tak heran, sebab Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, bahkan dunia. Berdasarkan hasil riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada 2019, Nahdlatul Ulama mendapat persentase 49,5% jumlah anggota dari beberapa organisasi keagamaan lain.

Laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) 2023 menunjukkan, populasi muslim di Indonesia mencapai 237,55 juta jiwa (86,9%) dari total 273,52 juta penduduk. Artinya, ada sekitar 90 juta jiwa yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama atau secara kultural nahdliyin. Tentu jumlah tersebut menjadi bobot strategis mendulang suara.

Memilih partai politik nasionalis

Namun, kecenderungan partai politik kaum nahdliyin terkotak-kotak. Jajak pendapat Litbang Kompas yang dirilis pada Mei 2023 menunjukkan, sebanyak 61,7% responden mengaku sebagai warga nahdliyin. Diketahui, 22,6% dari mereka memilih PDI-P pada pemilu mendatang.

Sisanya, memilih Partai Gerindra (19,6%), Partai Demokrat (7,9%), PKB (7,4%), Partai Golkar (7,1%), dan Partai NasDem (6,6%). Sedangkan PKS, Perindo, PAN, dan PPP di bawah 4%.

Dibandingkan dengan survei Litbang Kompas Januari 2023, kenaikan sokongan untuk Partai Gerindra periode Mei 2023 paling signifikan, yakni 8,1% dari 11,5%. Sementara PDI-P kenaikannya 2,7% dari 19,9%.

Bahkan, PKB—partai politik yang kerap diidentikan dengan Nahdlatul Ulama—dalam Pemilu 2019 hanya memperoleh 9,69% atau 13,5 juta suara. Sementara PPP yang juga dianggap dekat dengan nahdliyin memperoleh 4,52% atau 6,3 juta suara.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi adalah salah satu contoh warga nahdliyin yang memilih berpolitik lewat PDI-P. Ayahnya, Slamet Wongsoyudo merupakan aktivis Gerakan Pemuda (GP) Ansor—salah satu badan otonom di bawah Nahdlatul Ulama—dan juga politikus PPP. Fauzi mengatakan, hasil jajak pendapat Litbang Kompas sejalan dengan kinerja partai.

“Sesuai arahan Ketua Umum (PDI-P Megawati Soekarnoputri) dan yang dicontohkan (Presiden) Jokowi, setiap kader PDI-P itu harus berguna dan bermanfaat bagi semua, terutama wong cilik,” ucap ketua DPC PDI-P Sumenep itu kepada Alinea.id, Selasa (6/6).

Fauzi masuk dalam struktur Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Batuan, Sumenep. Ia mengatakan, kedekatan PDI-P dengan Nahdlatul Ulama sudah terjalin lama. Ia menyebut, ada banyak kader PDI-P yang juga nahdliyin.

“Soal banyak warga nahdliyin yang memilih PDI-P, ini bukti bahwa setiap pengurus dan partai melakukan hal yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Fauzi.

Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi adalah kader Nahdlatul Ulama lainnya, yang bergabung dengan Partai NasDem sejak 2013. Sebelumnya, dari 1998-2013 ia kader PKB.

Ia merasa bersyukur dalam sigi Litbang Kompas ada 6,6% warga yang mengaku nahdliyin memilih Partai NasDem. Elektabilitas Partai NasDem di kalangan nahdliyin meningkat dibanding survei pada Januari 2023, yang hanya 4,7%. Menurutnya, misi restorasi Indonesia di Partai NasDem sejalan dengan misi Nahdlatul Ulama dalam konteks berbangsa dan bernegara.

“Jadi, NU sebagai salah satu komponen bangsa yang ikut mendirikan negara ini, aspirasinya, visi-misinya, nilai-nilainya, kita kembangkan,” tuturnya saat dihubungi, Rabu (7/6).

Ia menyebut, Partai NasDem juga memiliki banyak kader dengan latar belakang Nahdlatul Ulama. Ia mencontohkan, pada Pemilu 2019 Partai NasDem memperoleh 59 kursi di DPR. Dari jumlah tersebut, sembilan berasal dari dapil Jawa Timur.

“Secara keseluruhan, sembilan orang itu dari 11 dapil (di Jawa Timur), itu semua (punya latar belakang) NU,” katanya.

Menurut Wasekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Imron Rosyadi Hamid, sebetulnya hasil jajak pendapat Litbang Kompas itu bukan hal baru. “Ini menunjukkan bahwa orang NU enggak bisa dipaksa-paksa harus masuk (atau memilih) satu partai. Mereka memiliki preferensi politik yang beragam,” ucap Imron, Selasa (6/6).

Tersebarnya kader Nahdlatul Ulama di banyak partai politik, jelas Imron, sesuai keinginan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Menurutnya, Gus Yahya ingin agar tak ada lagi klaim Nahdlatul Ulama milik satu partai politik.

“(Nahdlatul Ulama) jadi rumah besar seluruh partai-partai dan kekuatan-kekuatan yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Ia mencontohkan, selain Gus Choi yang bergabung dengan Partai NasDem, Nusron Wahid yang merupakan salah seorang pimpinan di PBNU pun memilih berpolitik lewat Partai Golkar. Menurutnya, distribusi kader Nahdlatul Ulama ke banyak partai politik diharapkan bisa mewarnai partai-partai di Indonesia untuk menguatkan watak ke-Indonesia-an.

“Jadi, mereka justru bagus kalau kemudian tersebar di banyak partai,” ujar Imron.

Meski kader Nahdlatul Ulama tersebar di berbagai partai politik, Imron mengingatkan, yang terpenting bisa saling menghormati pilihan politik masing-masing. Ia berharap, kader Nahdlatul Ulama menjadi agen perubahan bagi perbaikan negara.

“Yang penting ada semangat untuk memperkuat bangunan ke-Indonesia-an dan bangunan moderasi,” ucapnya.

Situasi politik semakin cair

Lebih lanjut, Gus Choi menjelaskan, tonggak suara warga Nahdlatul Ulama tersebar, tak bisa dilepaskan dari keputusan kembali ke Khittah 1926 pada Muktamar 1984 di Situbondo, Jawa Timur. Ketika itu, Nahdlatul Ulama menyatakan secara organisasi melepaskan diri dari ikatan organisasi politik dan kemasyarakatan lainnya.

Menurutnya, sejak kembali ke Khittah 1926, maka Nahdlatul Ulama kembali menjadi organisasi dakwah, sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan. Meninggalkan politik praktis. Walau begitu, warga Nahdlatul Ulama masih diizinkan berpolitik di partai politik mana pun. Nahdlatul Ulama pun membuat sembilan pokok pedoman berpolitik.

“Salah satu dari sembilan pokok pedoman berpolitik NU adalah memperbolehkan warga NU memilih partai apa pun. Yang penting setiap di lingkungan partai tetap membawa akhlakul karimah. Jadi, membawa nilai-nilai moral, membawa nilai-nilai yang bagus,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menduga, suara nahdliyin dominan ke partai politik bercorak nasionalis, seperti PDI-P dan Partai Gerindra.

“Karena dua partai itu lebih familier di kalangan NU,” kata dia, Selasa (6/6).

Menurut dia, kemungkinan ada anggapan dari warga Nahdlatul Ulama, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dua partai politik tersebut yang menyuarakan kepentingan mereka. Apalagi, secara ideologis, kondisi saat ini sangat berbeda dengan dahulu, yang lebih kaku.

“Dulu, misalnya Bisri Syansuri (tokoh Nahdlatul Ulama, kakek Abdurrahman Wahid atau Gus Dur) mengatakan, dosa tuh kalau enggak pilih partai Islam,” ucapnya.

“Itu ketika ideologi masih kental, kemudian tokoh-tokohnya masih kharismatik, masih eksis berjuang dengan rakyat NU di bawah.”

Bisri pernah menjadi anggota DPR pada 1980. Ketika Nahdlatul Ulama bergabung dengan PPP, ia menjadi ketua majelis syuro partai itu.

Nahdlatul Ulama dahulu, jelasnya, lebih dekat dengan PPP ketimbang PKB. Sebab, masih banyak kiai kharismatik di Jawa Timur dan Jawa Tengah memilih PPP. Sedangkan PKB tak mampu menyatukan seluruh warga Nahdlatul Ulama.

“Bahkan (kader Nahdlatul Ulama ada yang) bikin partai sendiri. Kayak dulu ada PKNU (Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama, berdiri November 2006) dengan dukungan ‘Kiai Langitan’ (Abdullah Faqih dan) Choirul Anam,” kata dia.

Firman menambahkan, ketika masih ada Gus Dur yang notabene tokoh kharismatik Nahdlatul Ulama, suara nahdliyin sudah tersebar. Dalam Pemilu 1999, PKB di bawah Gus Dur hanya memperoleh 12,61% atau 13,3 juta suara.

Saat ini, terang Firman, politik semakin cair dalam lintas batas ideologi Islam dan nasionalis. Oleh karenanya, membuat nahdliyin tak ada hambatan memilih partai politik bercorak nasionalis.

Terlebih, katanya, kedekatan partai politik Islam dengan nahdliyin seperti diambil alih partai politik nasionalis. Kondisi ini diperparah dengan performa partai-partai politik yang selama ini diidentikan dengan Nahdlatul Ulama, namun kinerjanya biasa saja.

“Lihat saja PPP, malah pilih (capres) bukan (dari) kadernya, yang tidak dalam garis Islam. (Hal itu) kadang juga (menjadi contoh) masyarakat di bawah,” tutur dia.

“PKB juga, orientasinya ke Gerindra. Jadi, itu juga seperti aba-aba bahwa bagi warga NU, masalah ideologi saya kira sudah sangat cair.”

Kini, nahdliyin semakin mandiri. Tak ada kewajiban secara politik untuk memilih tokoh atau partai politik tertentu, yang dianggap representasi kalangan Nahdlatul Ulama.

“Nah, ini akan menimbulkan kerepotan tersendiri sebetulnya dari tokoh-tokoh yang masih ada di partai, seperti PKB dan PPP. Karena PR (pekerjaan rumah) mereka jadi banyak kalau melihat survei Litbang Kompas,” katanya.

Becermin pada hasil jajak pendapat Litbang Kompas, lanjut Firman, publik bisa menafsirkan keterikatan antara kalangan Nahdlatul Ulama dengan partai politik Islam semakin surut. Kondisi itu kian terasa sepeninggal Gus Dur.

“Karena juga partai-partai Islam ini tidak menghasilkan tokoh kharismatik yang bisa dipercaya. Artinya tidak menggugah warga NU untuk kemudian memilih partai itu,” ucap dia.

Di basis massa Nahdlatul Ulama, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, menurut Firman ada tendensi pilihan partai politik nahdliyin pada Pemilu 2024 pun beragam. Sebagai informasi, pada Pemilu 2019, di Jawa Tengah PDI-P mendapat 29,71% suara. Di Jawa Barat, Partai Gerindra memperoleh 17,69% suara. Sementara di Jawa Timur, PDI-P mendapat 19,57% suara.

“Itu bukan salah warga NU. Harus becermin, mungkin tidak terlalu didekati dengan baik (oleh partai Islam),” kata dia.

“Tidak ada intimasi antara PKB dan PPP dengan representasi NU ke warga NU. Akhirnya, intimasi itu malah terbangun dengan kalangan nasionalis.”