Kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam satu tahun diklaim senantiasa hadir dalam pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di seluruh pelosok Tanah Air.
Juru bicara Presiden M Fadjroel Rachman mengatakan, pandemi Covid-19 tidak membuat negara berhenti untuk mengawal pemerataan di segala sektor, hingga terwujud keadilan sosial.
“Daerah pinggiran menjadi prioritas, Papua, Papua Barat, dan kawasan Timur Indonesia ini menjadi perhatian utama presiden, bahkan menunjuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai ketua dewan pengarah percepatan pembangunan Papua,” ujar Fadjroel dalam konferensi pers virtual, Senin (26/10).
Presiden Jokowi, dinilai telah mengupayakan agar tidak terjadi kesenjangan antara wilayah. Disebutkan, kue ekonomi mayoritas masih di pulau Jawa atau 55%. Kemudian, Sumatera 20%, Kalimantan 8%. Sisanya, dibagi ke Sulawesi, Maluku, hingga Papua.
“Presiden Joko Widodo ingin memberikan legacy, Indonesia sentris, semuanya merata, tidak boleh satu pulau tertinggal, dan tidak boleh tidak ada seorang dari 267 juta rakyat di Indonesia yang tertinggal,” tutur Fadjroel.
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker), kata dia, menjawab tantangan banyaknya tenaga kerja produktif di Indonesia. Di sisi lain, regulasi ‘sapu jagat’ ini bisa menguatkan ketatalaksanaan pemerintah berupa birokrasi yang efektif dan memang kerumitan regulasi. Juga diklaim bisa mempercepat transformasi ekonomi. Pasalnya, Presiden Jokowi berharap Indonesia menjadi lima besar ekonomi di dunia pada 2024.
Sebelumnya (20/10), Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti menilai, kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam satu tahun ini belum optimal. Janji pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang diklaim membuahkan hasil, ternyata bermasalah. Misalnya, polemik Kartu Prakerja.
Di sisi lain, prioritas pembangunan cukup konsisten, tetapi penyerapan anggaran belum maksimal. Kemudian, terkait UU Ciptaker yang menggabungkan berbagai UU terkesan buru-buru dan tidak inklusif memicu gelombang penolakan terhadap regulasi ‘sapu jagat' ini. Padahal, semestinya perlu dibahas secara hati-hati.
UU Ciptaker sesungguhnya tidak menyederhanakan aturan sebagaimana substansi yang digaungkan. Namun, justru akan melahirkan banyak sekali aturan turunan yang menciptakan kompleksitas baru. Sementara itu, prioritas penyederhanaan birokrasi malah belum memperlihatkan hasil. Bahkan dalam transformasi ekonomi, upaya mengubah ketergantungan terhadap sumber daya alam, menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern malah terkesan anomali.
“Dengan dikeluarkan UU Minerba ini justru mendorong adanya upaya eksplorasi batu bara yang lebih besar. Jadi, ini agak anomali dengan tujuan yang dicita-citakan,” tutur Aisah.
