Bujuk ASN pindah ke IKN, pemerintah beri beragam insentif

Berbagai upaya dilakukan pemerintah agar aparatur sipil negara (ASN) bersedia pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan. Misalnya, menyiapkan rumah dinas hingga tunjanngan.

"Sudah disiapkan insentif. Kalau enggak ada ini, alot pasti. Tapi, kalau ada insentif, kan, beda," ucap Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membukan Rakernas KOPRI 2023 di Jakarta, Selasa (3/10).

"Rumah dinas juga [disiapkan]. Ada rumah tapak maupun apartemen. Biaya pindah juga diberikan [untuk] suami-istri plus anak. Ada tunjangan kemahalan dan fasilitas-fasilitas lainnya," imbuhnya.

Jokowi mengklaim, pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara untuk mewujudkan Indonesiasentris. Dengan begitu, pemerataan ekonomi tidak lagi berpusat di Pulau Jawa.

Ia menerangkan, Pulau Jawa dihuni 56% penduduk Indonesia, yang jumlahnya 280 juta jiwa. Sebanyak 58% produk domestik bruto (PDB) pun berasal dari Jawa sehingga perputaran ekonomi hanya berputar di pulau tersebut.

Jokowi melanjutkan, pemindahan ASN ke pusat pemerintahan baru perlu dilakukan untuk memulai IKN. Kendati begitu, ia mengakui, hal ini sulit dilakukan sehingga dibutuhkan insentif dan fasilitas agar para abdi negara tergiur.

"Memang butuh jiwa pionir. Dulu, ditempatkan di luar Jawa saat zaman-zaman dulu juga biasa saja. Sekarang, kok, jadi agak rumit? Kelihatannya, kok, agak rumit? Tapi, kalau nanti sudah ditunjuk, bapak pindah, ibu pindah. Moga-moga semuanya selesai," tuturnya.