Berdasar hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dengan perolehan suara sekitar 54%-55%. Sementara rivalnya, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat 44%-45% suara.
Satu hal yang patut dikaji dari Pilpres 2019 ini ialah peta perolehan suara kedua kandidat di seluruh provinsi di Indonesia. Merujuk hitung cepat Center for Strategic and International Studies (CSIS) dan Cyrus Network, pasangan Jokowi-Ma’ruf unggul di 20 provinsi.
Antara lain Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Papua, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Maluku, Jawa, Papua Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau dan DKI Jakarta.
Sementara pasangan Prabowo-Sandi unggul di 14 provinsi. Yakni Sumatera Barat, Nangroe Aceh Darussalam, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Riau, Jawa Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Banten, Sumatera Utara dan Bengkulu.
Moderat vs konservatif
Peta perolehan suara itu tentu bukan kebetulan belaka. Setidaknya ada dua realitas yang dapat kita tarik dari angka-angka di atas. Pertama, Jokowi-Ma’ruf memperoleh kemenangan telak di provinsi-provinsi yang berpenduduk mayoritas nonmuslim seperti Bali, NTT, Sultra dan Papua. Selain itu, pasangan ini juga unggul di sejumlah provinsi yang memiliki basis pemilih muslim bercorak moderat.
Sedangkan Prabowo-Sandi mendominasi perolehan suara di provinsi dengan demografi penduduk muslim mencapai 97% seperti di NAD dan Sumatera Barat. Mereka juga menunjukkan keunggulannya di provinsi yang selama ini dikenal sebagai basis Islam konservatif seperti Jawa Barat dan Banten.
Kedua, Prabowo-Sandi unggul dalam perolehan suara di provinsi-provinsi yang selama ini identik dengan tingkat intoleransi keberagamaan nisbi tinggi. Sedangkan Jokowi-Ma’ruf cukup dominan di provinsi-provinsi yang memiliki tingkat toleransi tinggi.
Kriteria tingkat toleransi dan intoleransi provinsi di seluruh Indonesia ini merujuk pada hasil penelitian Kementerian Agama (Kemenag) pada tahun 2018 lalu. Menurut riset Kemenag, terdapat tiga provinsi dengan tingkat toleransi tertinggi yakni NTT, Bali, Sulawesi Utara, Papua dan Papua Barat. Sedangkan provinsi dengan tingkat intoleransi tinggi, antara lain NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat dan NTB.
Pilpres 2019 kerap dianalogikan sebagai pertarungan dua pasang kandidat yang merepresenatasikan dua kutub keIslaman yang berbeda. Jokowi-Ma’ruf dipersepsikan sebagai pasangan yang merepresentasikan kelompok Islam moderat. Persepsi ini dikaitkan dengan dukungan dari eksponen Islam moderat-kultural, utamanya Nahdlatul Ulama (NU).
Sedangkan Prabowo-Sandiaga identik sebagai pasangan yang mewakili kelompok Islam konservatif. Asumsi ini tentu beralasan mengingat dukungan penuh sejumlah ormas Islam yang selama ini menjadi eksponen penting konservatisme Islam di Indonesia. Antara lain Front Pembela Islam, GNPF-MUI, Forum Ijtimak Ulama, Persaudaraan Alumi 212 serta eks-Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Pertarungan narasi keIslaman kedua pasangan ini sudah dimulai sejak jauh hari. Jokowi di satu sisi aktif merangkul tokoh-tokoh Islam bercorak moderat sebagai semacam pembuktikan akan komitmennya untuk mengembangkan praktik keberagamaan yang moderat; adaptif terhadap perbedaan dan setia pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Prabowo di sisi lain menunjukkan kedekatan dengan kelompok-kelompok Islam garis keras yang cenderung anti pada keragaman dan bertendensi ingin mewujudkan penerapan syariah Islam di Indonesia.
Sepanjang masa kampanye, narasi keIslaman nyaris selalu tidak pernah absen dari kedua pasang kandidat. Puncaknya terjadi pada akhir masa kampanye. Tiga penceramah agama kondang, yakni Abdullah Gymnastiar, Ustaz Abdul Shomad dan Ustaz Adi Hidayat memberikan semacam endorsement pada Prabowo. Sementara Jokowi mendapat dukungan simbolik dari dua ulama kharismatik NU, yakni KH Maimoen Zubair dan Habib Muhammad Luthfi.
Narasi keIslaman tersebut agaknya cukup efektif untuk memengaruhi sentimen pemilih di akar rumput. Terbukti, pasangan Prabowo-Sandi mendapat insentif suara elektoral yang cukup signifikan dari kelompok Islam konservatif. Kelompok ini dikenal dengan karakternya yang militan dan aktif di media sosial.
Sementara Jokowi mendapat keuntungan dari solidnya suara warga NU yang pada Pilpres 2014 lalu sempat terpecah. Soliditas suara warga NU ini agaknya dipengaruhi oleh figur kiai Ma’ruf sebagai cawapres Jokowi.
Mengawal komitmen
Hasil sementara Pilpres 2019 yang memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf boleh dibilang juga merupakan kemenangan kubu Islam moderat. Di tengah derasnya arus gelombang konservatisme keberagaman dan naiknya populisme Islam kanan, kemenangan Jokowi yang disokong kubu moderat-progresif ini tentu sebuah anomali yang patut disyukuri.
Kita melihat sendiri bagaimana sepak terjang kelompok-kelompok Islam konservatif-kanan selama kurang lebih satu dekade terakhir ini telah melahirkan berbagai macam problem sosial-keagamaan. Mulai dari maraknya aksi intoleran, merebaknya aksi vigilantisme berbasis keagamaan, bahkan menjamurnya aksi radikalisme-terorisme atas nama agama. Sederet persoalan tersebut harus diakui telah menjadi ancaman serius bagi eksistensi bangsa dan negara.
Merujuk hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, kesempatan Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya di periode ke dua sangat terbuka lebar. Kita tentu berharap di periode ke duanya ini, Jokowi mampu memenuhi ekspektasi kelompok muslim moderat-progresif-yang menjadi basis pemilihnya-untuk lebih tegas pada kelompok intoleran-radikal.
Di periode pertamanya, Jokowi agaknya tersandera oleh kelompok Islam konservatif yang gencar mendelegitimasi identitas keIslamannya dan kerap menuduhnya sebagai pemimpin anti-Islam. Tuduhan itu semakin kencang pada momen Pilkada DKI, di mana Jokowi memperlihatkan dukungan pada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang notabene merupakan figur paling dimusuhi oleh kelompok Islam konservatif.
Tekanan bertubi dari kelompok konservatif itulah yang barangkali membuat Jokowi lebih sering diam, tidak bereaksi atas kasus-kasus intoleransi agama seperti penyegelan gereja, penyerangan jemaah Ahmadiyah atau pengusiran komunitas Syiah. Berpihak pada kelompok minoritas tentu potensial menggerus popularitas dan elektabilitasnya.
Di periode ke duanya ini, Jokowi nisbi tidak punya beban terkait popularitas dan elektabilitas. Kondisi ini idealnya membuatnya lebih bisa bersikap independen dan adil dalam bersikap tanpa takut diintervensi oleh pihak mana pun, terutama kelompok Islam konservatif. Terlebih lagi, ia didukung oleh koalisi partai politik yang berdasar hasil hitung cepat berkemungkinan besar mendapatkan lebih dari 60% kursi di Senayan.
