Malapetaka 1965 berakibat perubahan "pendongeng" Pancasila dalam arus kekuasaan dan tafsir politis. Semula, Pancasila rajin diucapkan dan dituliskan oleh Soekarno dalam pidato, kursus, seminar, artikel, dan buku. Soekarno serius dan rajin mengartikan Pancasila dalam pelbagai peristiwa di Indonesia.
Masa sebagai "pendongeng" Pancasila ingin diakhiri Soeharto melalui pendirian rezim Orde Baru. Soeharto memberi predikat diri sebagai penafsir ulung Pancasila, tak terlalu menggubris warisan-warisan pemikiran dan tafsir Soekarno.
Pada 12 Maret 1967, Soeharto berpidato dalam sidang penutupan MPRS. Soeharto memberi sambutan selaku Pejabat Presiden: "Sidang Istimewa MPRS ini adalah manifestasi kekompakan Orde Baru, manifestasi kemenangan Orde Baru, sebab Orde Baru tidak lain adalah tata masjarakat jang djustru akan kita letakkan kembali pada kemurnian pelaksanaan Pantjasila dan Undang-Undang Dasar 1945."
Soeharto mulai menegakkan rezim Orde Baru berpatokan Demokrasi Pancasila. Sebutan Orde Baru menghendaki masa kekuasaan Soekarno dijuluki "Orde Lama." Nalar politik bertentangan dimaksudkan memuliakan biografi politik Soeharto. Pancasila jadi penentu perbedaan menjalankan amanat kekuasaan.
Soeharto berlagak paling mengerti Pancasila. Peralihan "pendongeng" Pancasila berlatar kisruh politik mengandung licik dan manipulasi. Soeharto menjelaskan: "Hanja dengan persatuan dan kesatuan semua kekuatan Pantjasila-lah, maka Sidang Istimewa MPRS ini dapat berhasil. Perpetjahan antara kita sesama kekuatan Pantjasila hanja akan menghasilkan bentjana, sebab dalam keadaan perpetjahan itu, sisa-sisa kekuatan G-30-S/PKI akan mengambil keuntungan-keuntungan."
Penafsiran Pancasila memunculkan tuduhan Pancasila sudah diselewengkan dan dikhianati. Para musuh Pancasila mesti dibasmi agar tak mengotori atau melukai Indonesia. Kegagalan mengamalkan Pancasila dijadikan dalih Soeharto berkuasa dan berhak membentuk rezim bernama Orde Baru. Pancasila secara sistematis dipisahkan atau dijauhkan dari sejarah dan ketokohan Soekarno demi tegak dan kemuliaan Orde Baru. Usaha Soeharto sebagai juru bicara Pancasila terdapat di buku berjudul Pandangan Soeharto tentang Pancasila (CSIS, 1976).
Malapetaka 1965 menghasilkan kebijakan rezim Orde Baru tak merestui peringatan Hari Kelahiran Pancasila. Barangkali penguasa menghindarkan nalar sejarah bahwa Pancasila bermula dari pidato Soekarno, 1 Juni 1945. Soeharto malah mengadakan Hari Kesaktian Pancasila, bersumber kejadian 1 Oktober 1965. Sejarah Pancasila ada di ketegangan politik, bermula dari Soekarno beralih ke Soeharto.
Di majalah Basis edisi Juni 1965, kita masih menemukan suasana peringatan Hari Lahir Pancasila melalui tulisan berjudul Memperingati Hari Lahirnja Pantjasila oleh P Swantoro. Kutipan-kutipan dalam tulisan bersumber dari pidato Soekarno dan buku berjudul Di Bawah Bendera Revolusi. Penjelasan dan tafsir Pancasila masih bereferensi ke Soekarno, belum ke Soeharto.
Pihak redaksi turut memberi dua pengumuman penting berkaitan Pancasila dan Soekarno di halaman sampul bagian dalam. Pengakuan redaksi Basis: "Tanggal 1 Djuni 1945, tepat dua puluh tahun jang lalu buat pertama kali kepribadian bangsa kita disimpulkan oleh Bung Karno dalam pidato lahirnja Pantjasila." Pujian dan doa untuk hari kelahiran Soekarno: "Tanggal 6 Djuni, hari ulang tahun Pemimpin Besar Revolusi kita Bung Karno, kita rajakan hari ini dengan chidmat disertai doa agar Tuhan sudi menganugerahkan terang sedjati, kekuatan serta ketahanan rohani kepada beliau agar Revolusi Nasional jang sepenuhnja diilhami oleh Pantjasila ini terus berdjalan sesuai dengan kehendak ilahi."
Bulan demi bulan berlalu, tulisan itu mirip jejak terakhir sebelum Soekarno "dijauhkan" dari Pancasila oleh Soeharto, militer, dan kaum demonstran.
Sejak masa 1950-an, usaha mengenalkan dan menguatkan pemahaman Pancasila tak melulu di jalur politik. Pemerintah dan pelbagai pihak mengadakan kursus, seminar, dan penerbitan buku-buku bertema Pancasila. Koran dan majalah pun memberi ruangan untuk pembelajaran Pancasila.
Soekarno sering tampil sebagai penggali dan penafsir bermutu tentang Pancasila, diikuti oleh para pejabat, intelektual, seniman, dan tokoh politik. Pancasila ingin diagungkan meski sulit mengelak dari sloganistik. Segala hal mungkin mendapat cap Pancasila. Pada masa 1950-an dan 1960-an, kita mengingat nama-nama penafsir Pancasila: Muhammad Yamin, Roeslan Abdulgani, Drijarkara, Notonagoro, dan Hatta. Mereka menulis dan berpidato demi penguatan Pancasila. Soekarno tak sendirian menerangkan Pancasila ke jutaan orang.
Pada masa Orde Baru, Soeharto memberlakukan Penataran P-4. Pancasila ditegakkan secara kolosal, bersifat birokratis dan bernuansa militer. Pancasila diakui sakti, memiliki musuh-musuh gampang dikalahkan. Musuh masih ada saat Soeharto berkuasa. Musuh diciptakan atau "dipelihara" demi kesaktian Pancasila. Musuh paling awet dan sering dimunculkan adalah PKI dan kelompok-kelompok (radikal) Islam.
Para pembelot atau pemberontak di pelbagai daerah pun dicap memusuhi Pancasila. Soeharto terlalu ingin Pancasila sebagai modal mematuhkan jutaan orang, mulai urusan keluarga sampai partai politik. Pancasila terkesan angker dan obralan.
Kini, setelah keruntuhan rezim Orde Baru, tafsir Pancasila khas Soeharto digunakan lagi untuk melarang, membubarkan, dan menuduh acara-acara diskusi, pemutaran film, dan pentas seni. Acara-acara dituduh membangkitkan lagi PKI atau komunisme. Pancasila tampak kembali ke warisan pengertian Orde Baru, tak berlanjut ke perbandingan tafsir di pidato dan buku-buku Soekarno. Kita menganggap Soeharto berhasil dalam mendefinisikan Pancasila terpisah dari sejarah 1945 dan ketokohan Soekarno melalui kerja politik, militer, dan pendidikan. Begitu.
