Ini bulan Agustus. Bulan kemerdekaan. Bulan yang baik untuk melakukan denunsiasi dan anunsiasi (refleksi dan proyeksi) atas lima problema akut warisan kolonial, yakni: 1) Darurat politik, karena sangat liberal; 2) Darurat ekonomi, karena sangat neoliberal; 3) Darurat kebudayaan, karena sangat amoral; 4) Darurat agensi, karena individualis dan fasis; 5) Darurat agama, karena sangat fundamentalis.
Kelima darurat itu menghasilkan arsitektur ekonomi politik kleptokrasi yang predatorian. Bagaimana kita melampaui keduanya? Dalam konteks postkolonial, adalah dengan menajamkan gagasan ekonomi politik strukturalis.
Apa itu ekonomi strukturalis? Mari kita jeli menjabarkan satu-satu dan pelan, sebab diperlukan kesabaran dan kejeniusan kebangsaan.
Gagasan ekonomi strukturalis adalah paham yang menolak ketimpangan-ketimpangan struktural sebagai sumber ketidakadilan sosial-ekonomi.
Paham ini mengungkapkan dan mengusut berbagai ketimpangan struktural yang berkaitan dengan pemusatan penguasaan dan kepemilikan aset ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, produktivitas dan kesempatan ekonomi.
Karena itu kaum strukturalisme menolak mekanisme pasar-bebas, karena secara inheren menumbuhkan ketidakadilan sosial ekonomi-politik dan melahirkan kejahatan kemanusiaan.
Lalu, sistem yang ditawarkan adalah koperasi. Dengan koperasi, kleptokrasi (oligopoli, monopoli dan kolusi) akan habis karena tunduk pada gotong-royong dan nalar bersama serta moralitas publik.
Dalam paradigma revolusi koperasi, yang tak berhingga itu pikiran, bukan Tuhan. Yang tak lekang itu cinta, bukan agama. Yang tak terperi itu dosa, bukan pahala. Yang tak riil itu kemerdekaan, bukan penjajahan. Karena riil, penjajahan harus dilenyapkan dengan ekonomi gotong-royong.
Beberapa ekonomnya adalah, Thurow, Heilbroner, Galbraith, Hans Singer, Paul Baran, Paul M Sweezy, Joan Robinson, Gunnar Myrdal, Nicholas Kaldor, Dudley Seers, Jan Tinbergen, Irma Adelman, Michael Lipton, Paul Streeten, Amartya Sen, Douglas North, Joseph Stiglitz, Gustav Ranis, Susan George, Frank Ackerman, Andrew Hurrel, Ngaire Woods, JW Smith, Kaushik Basu, Andre Gunder Frank, Samir Amin, Theotoneo Dos Santos.
Ada juga Hernando de Soto, Ranjit Sao, CT Kurien, Vandana Shiva, Yudi Haryono, Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso, Raoul Prebisch, Kwame Sundaram, Suthy Prasartset, Renato Constantino, Soekarno, Mohammad Hatta, Mubyarto, Sritua Arief, Sri-Edi Swasono, Dawam Rahardjo, Subiakto Tjakrawerdaja, Revrisond Baswir, Henry Saparini, Dani Setiawan, dan Rizal Ramli.
Mereka memahami ekonomi global tetapi bervisi ekonomi pasar terkelola dan ekonomi nasionalis. Mereka mendukung ekonomi pasar terkelola, tapi ada tujuh hal yang tidak boleh diserahkan kepada pasar, yakni pangan, energi, pendidikan, kesehatan, militer, BUMN dan UMKM.
Karena itu visi-misi mereka adalah implementasi ekonomi konstitusi. Sebab, dalam UUD 1945 sudah jelas tercantum sistem ekonomi yang harus dianut Indonesia. Mereka tinggal konsisten mengelaborasi UUD 1945 itu dalam UU dan peraturan lainnya, dari peraturan pemerintah hingga perda. Singkatnya, misi mereka adalah melawan ekonomi neoliberal.
Mengapa mereka mau membunuh neoliberalisme? Karena warisan neoliberalisme adalah mental dan artefak yang menindas plus menyiksa. Suatu situasi di mana karena dipimpin para pecundang, pada akhirnya "yang berjuang" kalah dengan "yang beruang." Karena dipimpin para pedagang, pada akhirnya "yang cerdas" kalah dengan "yang culas."
Akibatnya, agama tak berpengaruh pada kecerdasan. Gravitasi tak berpengaruh pada kejeniusan. Prestasi tak berpengaruh pada kekayaan. Kehormatan tak berpengaruh pada jabatan. Kitab suci tak berpengaruh pada moral. Menyedihkan bukan?
Tidak terasa sudah lebih dari 20 tahun sejak reformasi, tetapi bangsa ini tetap cenderung memuja keuangan dan keculasan sambil memuseumkan kejuangan dan kecerdasan. Kini, kita harus memilih: merdeka 100% atau menjadi terkutuk 100%.
