Beberapa waktu lalu Badan Pusat Statistik (BPS) merilis ekonomi kuartal III-2018 tumbuh 5,17%. Data itu juga menyebutkan kontribusi terbesar masih dari Jawa. Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak merata.
Selama empat tahun terakhir, ekonomi mentok tumbuh di sekitar 5%. Tentu saja, ini jauh janji pasangan Jokowi-Jusuf Kalla saat kampanye Pilpres di 2014 silam. Keduanya, waktu itu, sesumbar bakal mendongkrak pertumbuhan ekonomi 7%.
Pertanyaannya, kenapa Indonesia seperti terjebak pada 'kutukan' pertumbuhan yang cuma 5%? Bukankah di sekeliling Jokowi berkumpul para menteri ekonomi yang jempolan? Bahkan, bukankah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kadung dianggap sebagai kampiun ekonomi dengan prestasi cemerlang sehingga diguyur berbagai penghargaan tingkat internasional?
Racun neolib
Tapi, tahukah anda, bahwa persoalannya justru ada pada orang-orang itu. Kalau saja tim ekonomi Jokowi bukanlah mereka, sangat boleh jadi target ekonomi tumbuh 7% per tahun yang dijanjikan bakal terwujud.
Para menteri ekonomi itu adalah para penganut dan pejuang paham neolib. Itulah sebabnya berbagai kebijakan ekonomi mereka selalu sarat dengan nilai-nilai dan paham neolib. Jangan tagih ekonomi kerakyatan, karena mereka memang tidak punya dan tidak mau. Buat orang-orang itu, pasar adalah segala-galanya. Serahkan segala sesuatunya kepada mekanisme pasar, maka kemakmuran dan pertumbuhan akan terjadi dengan sendirinya.
Jangan heran kalau alokasi belanja sosial di APBN terus menciut. Pada saat yang sama, anggaran untuk membayar utang justru kian menggembung. Bagi mereka, kepentingan majikan asing adalah yang utama. Sedangkan subsidi adalah distorsi. Karenanya harus dikikis, jika mungkin sampai habis.
Rentetan fakta sejarah menunjukkan, tidak satu pun negara (berkembang) yang menerapkan ekonomi bermazhab neolib bisa sejahtera. Pembangunan ala Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) yang menjadi kiblat, justru makin menjerumuskan negara-negara berkembang pada kubangan utang superbesar. Resep-resep pemulihan ekonomi yang IMF dan WB sodorkan, malah kian memperparah sakit si pasien. Yunani dan Argentina adalah contoh amat baik tentang kegagalan neolib. Juga, Indonesia.
Sejatinya, bisakah Indonesia lolos dari jebakan pertumbuhan yang hanya 5%. Jawabnya, tentu bisa banget. Syaratnya ada dua. Pertama, tinggalkan jauh-jauh pembangunan ala IMF dan WB. Kedua, buat kebijakan-kebijakan terobosan, out of the box. Kebijakan tepat yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat dan berkesinambungan. Sejarah membutkikan, kita justru bisa terbang tanpa neolib!
Warisan yang terbengkalai
Saat didapuk menjadi Menko Kemaritiman oleh Jokowi, sebenarnya Rizal Ramli sudah menorehkan prestasi jauh melampaui kewajibannya. Revaluasi aset BUMN, fokus pada 10 destinasi prioritas di sektor pariwisata, membangun kilang on shore untuk blok Masela yang memicu hilirisasi industri petrokimia, dan pendidikan vokasional adalah beberapa saja kebijakan terobosan yang dihasilkannya.
Revaluasi aset BUMN misalnya. Program ini berhasil menaikkan nilai aset BUMN hingga Rp800 triliun lebih dengan perolehan pajak Rp32 triliun sepanjang 2015. Sumbangan terbesar atas lonjakan aset itu diperoleh dari revaluasi aset 43 BUMN dan 19 anak perusahaannya.
Padahal, jika program ini berjalan dengan baik, dipekirakan aset BUMN bisa melonjak hingga Rp2.000 triliun. Bila sebagian aset tadi dimasukkan menjadi modal, maka BUMN bisa memperoleh pinjaman sampai US$100 miliar. Uang inilah yang bisa menggelorakan pembangunan dan memompa daya beli publik, tanpa membebani APBN. Ujung-ujungnya, hanya dengan revaluasi aset BUMN saja ekonomi bisa didongkrak tumbuh 6%. Tidak cuma berkutat di angka 5% seperti sekarang.
Tentang 10 destinasi prioritas yang jadi program terobosan antara lain, Kepulauan Seribu di Jakarta, Danau Toba di Sumatera Utara, Gunung Bromo di Jawa Timur, Labuan Bajo di Flores, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Morotai di Maluku, dan Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Sisanya adalah Tanjung Lesung di Banten, Belitung, dan Yogyakarta. Ke-10 destinasi wisata itu dipilih karena secara bisnis menjadi lokasi yang yang paling cepat menyedot wisatawan sehingga memiliki dampak kepada perekonomian.
Selanjutnya, infrastruktur kesepuluh destinasi wisata itu akan segera diperbaiki mulai dari infrastruktur jalan hingga bandaranya. Guna mendukung arus wisatawan manca negara, Pemerintah saat itu memberlakukan bebas visa bagi kunjungan turis untuk 168 negara asal wisatawan potensial. Selain itu, juga bermacam izin bagi masuknya kapal pesiar dipermudah.
Sayangnya, program ini kemudian tidak berjalan dengan seharusnya. Padahal, kalau saja Pemerintah fokus pada 10 destinasi pariwisata utama, bukan tidak mustahil target 20 juta turis dengan devisa US$20 miliar pada 2019 bakal tercapai.
Begitu pula dengan pembangunan ladang gas Blok Masela. Kendati Jokowi akhirnya menyetujui pembangunan kilangnya di darat, tapi hingga kini tidak terdengar kelanjutannya. Inpex Corporation sebagai pemilik proyek dengan berbagai dalih sampai sekarang tidak kunjung merealisasikan pembangunan kilangnya.Sejatinya, perkara ini bukan sekadar memindahkan kilang dari laut ke darat, melainkan juga perubahan perubahan paradigma pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang kita miliki.
Dengan perubahan paradigma ini, maka gas tidak lagi hanya diubah menjadi LNG untuk kemudian diekspor. Gas juga dibutuhkan untuk energi dan bahan baku industri petrokimia. Melalui paradigma seperti ini, gas bisa dimanfaatkan untuk membangun industri-industri petrokimia dan turunannya. Belum lagi bakal memicu tumbuhnya dan aneka industri lokal yang akan membuka kesempatan lapangan kerja, perolehan dan atau penghematan devisa, tumbuh dan berkembangnya pengusaha nasional serta industri tersier.
Belum lagi multiplier effect lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bakal terjadi. Di antaranya, berdirinya warung-warung makan untuk para pekerja proyek dan karyawan pabrik, pengemudi mobil dan ojek, rumah-rumah kontrakan/kos, dan lainnya.
Dari sisi penerimaan, perubahan paradigma itu juga memberi banyak nilai tambah. Ekspor gas saat ini harganya sekitar US$300/ton.
Sebaliknya, jika diolah menjadi LNG harganya naik menjadi US$550/ton. Angkanya akan lebih baik lagi setelah menjadi ammonia US$750/ton, GTL US$1.000/ton, propylene dan ethylene masing-masing US$1.500, dan polymer US$1.800/ton.
Jika gas produksi lapangan Abadi Blok Masela hanya diekspor, negara akan memperoleh pendapatan sekitar US$2,52 miliar/tahun. Sedangkan jika dilakukan hilirisasi, maka angkanya bisa melonjak menjadi US$6,5 miliar/tahun. Ini penerimaan secara langsung. Bila ditambah dengan berbagai multiplier effect yang tidak langsung, jumlahnya bisa menembus US$8 milar/tahun.
Hilirisasi gas menjadi aneka produk petrokimia ini benar-benar berdampak dahsyat. Selain nilai tambah miliaran dolar per tahun, ia juga bisa menghemat devisa. Tahukah anda, bahwa tiap tahun nilai impor berbagai produk petrokimia kita mencapai sekitar Rp100 triliun.
Mereka datang dalam aneka wujud dan bentuk. Antara lain bahan baku pakaian, sepatu, topi, aneka kemasan makanan dan barang jadi lain. Juga bermacam benda yang ada pada rumah; jendela, pintu, dinding, lantai, atap, dan lainnya. Bahkan, pada sebuah mobil tidak kurang dari 40% di antaranya adalah aneka produk petrokimia.
Sejumlah negara penghasil industri petrokimia telah menikmati berbagai manfaat. Malaysia, misalnya, di kawasan Kertih dengan investasi sekitar US$32 miliar telah mampu menciptakan 150.000 tenaga kerja dengan nilai tambah yang luar biasa. Padahal, sebagian gasnya dipasok dari Natuna. Ironisnya, produk petrokimia mereka sebagian diekspor ke Indonesia. Begitu juga dengan Taiwan, industri petrokimianya memberi kontribusi 29% penerimaan negara dengan nilai US$446 miliar/tahun.
Tulisan ini akan menjadi daftar panjang yang membuat miris, manakala data menunjukkan sembilan dari 50 perusahaan petrokimia terbesar dunia, bahan baku gasnya ternyata dari Indonesia. Pada saat yang sama, Indonesia yang selama ini memproduksi dan mengekspor gas, hanya bisa menjadi penonton dan pengimpor.
Terbukti, baru dengan revaluasi aset BUMN, industri pariwisata dan pembangunan kilang blok Masela di darat saja Indonesia bisa lari kencang. Bukan mustahil bila diteruskan, pertumbuhan ekonomi 7% bakal terwujud.
Sayangnya, Presiden Jokowi sepertinya tidak tahu. Telanjur dininabobokan oleh laporan-laporan asal bapak senang (ABS) para menteri ekonominya. Walaupun karena itu ekonomi tak beringsut dari angka 5% dan utang tertimbun hingga RPp5.000an triliun.
