Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan tanggapan terhadap pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskall (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024. Sebelumnya, pada Rapat Paripurna ke-24, Selasa (23/5) seluruh Fraksi di DPR mendukung KEM dan PPKF untuk dibahas lebih lanjut.
Sri Mulyani mengatakan, setelah mendengarkan pandangan fraksi di DPR, pemerintah menyadari bahwa penguatan efektivitas pengelolaan kebijakan fiskal perlu terus dijaga mengingat peran krusial APBN sebagai instrumen peredam gejolak ketidakpastian.
"Kondisi kesehatan dan kesinambungan fiskal juga perlu terus diperkuat guna menghasilkan kebijakan fiskal yang kredibel dan mampu menjadi jangkar stabilitas ekonomi makro," ujar Sri dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).
Terkait asumsi pertumbuhan ekonomi 2024, pemerintah memandang bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,3%-5,7% adalah sesuatu yang realistis. Kinerja ekspor, diharapkan dapat menguat kembali di tengah prospek ekonomi dunia yang lebih baik.
Dari sisi domestik, aktivitas konsumsi diperkirakan akan menguat di tahun 2024 sejalan dengan terjaganya daya beli masyarakat, inflasi yang terkendali dan meningkatnya penciptaan lapangan kerja, serta penyelenggaraan Pemilu yang turut mendorong aktivitas perekonomian.
"Percepatan pelaksanaan agenda reformasi struktural yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat terus memperbaiki iklim investasi dan bisnis di Indonesia sehingga mampu mendorong daya tarik investasi yang lebih besar," terangnya, dalam keterangan resminya.
Sementara itu, mengenai indikator dan sasaran pembangunan, terutama terkait target kemiskinan dan pengangguran di 2024, upaya percepatan penurunan tingkat pengangguran akan dilakukan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi dan inklusif. Berbagai upaya dilakukan untuk mendorong sektor-sektor dengan efek pengganda besar dan menciptakan lapangan kerja yang luas.
"Dalam jangka pendek, kebijakan pengentasan kemiskinan diarahkan utamanya untuk menghapus kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan penurunan prevalensi stunting menjadi 14% di 2024," jelasnya.
Untuk itu, Sri menambahkan bahwa arsitektur kebijakan fiskal 2024 didesain untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi tersebut, maka reformasi di bidang APBN secara holistik akan terus diperkuat. Hal ini kami lakukan dengan terus memperkuat pendapatan negara, memperbaiki belanja negara dan mengelola pembiayaan secara prudent, inovatif, dan berkelanjutan," imbuhnya.
Dari sisi arah kebijakan optimalisasi perpajakan 2024, dilakukan dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan melalui implementasi sistem inti perpajakan (core-tax system). Sementara itu, dari sisi kebijakan, pemerintah menjaga agar sistem perpajakan lebih adil, sehat dan berkelanjutan serta berpihak pada masyarakat dan UMKM.
Untuk meningkatkan kualitas belanja 2024, pemerintah konsisten melanjutkan penguatan spending better melalui efisiensi belanja kebutuhan dasar serta program-program untuk mendukung program prioritas.
Di antaranya peningkatan kualitas dan akses pendidikan, penguatan kualitas dan akses kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk IKN, mendorong hilirisasi SDA serta mendorong efektivitas program perlindungan sosial dan subsidi agar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Lebih lanjut, terkait kebijakan pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), pemerintah memperkenalkan serangkaian insentif yang diarahkan baik dari sisi supply maupun demand untuk menstimulasi investasi dan penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat secara luas. Terakhir, berkaitan dengan defisit dan pembiayaan anggaran, pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal 2024 yang ekspansif, terarah dan terukur, akan mengendalikan defisit di kisaran 2,16% hingga 2,64% PDB.
