DPR yakin pemerintah bisa jaga stabilitas politik agar tak ganggu ekonomi

Anggota Komisi XI DPR Putri Anetta Komarudin meyakini, pemerintah bisa menjaga stabilitas politik. Hal itu penting untuk menjaga perekonomian tetap tumbuh.

“Selama dua tahun ini, saya merasa pemerintah telah berhasil mengontrol situasi politik tetap kondusif, baik selama persiapan maupun pelaksanaan pemilu. Buktinya, ekonomi kita tetap tumbuh 5,05% sepanjang 2023 dan meningkat menjadi 5,11% pada triwulan I-2024,” kata Puteri.

Puteri mengatakan, selama triwulan I-2024, ekonomi nasional mampu tumbuh solid hingga 5,11% (yoy) yang didorong kuatnya aktivitas ekonomi domestik. Tercatat aktivitas produksi yang semakin meningkat tercermin dari Prompt Manufacturing Index (PMI) yang berada di zona ekspansi yang mencapai 52,80%. 

“Lebih tinggi dibanding negara lain seperti China, Korea Selatan, dan Malaysia,” ujar dia.

Selain itu, mobilitas masyarakat juga semakin menggeliat yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah penumpang di seluruh moda transportasi. Kunjungan wisatawan mancanegara juga tumbuh tinggi hingga 25,43% (yoy).

Kemudian, realisasi investasi semakin menguat. Itu tercermin dari realisasi penanaman modal yang tumbuh 22,07% (yoy) dan belanja modal pemerintah yang tumbuh hingga 17,76% (yoy). Daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga yang dipengaruhi momen Ramadan. 

Tercermin dari indeks penjualan ritel yang tumbuh 3,63% (yoy), belanja bantuan sosial yang tumbuh 20,71% (yoy), serta jumlah uang yang beredar tumbuh 6,36% (yoy). 

“Beberapa indikator ini tentunya menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi kita tetap resilien,” ujar Puteri.

Secara sektoral, pemerintah tetap perlu melanjutkan revitalisasi industri pengolahan. Karena sektor ini menjadi penopang utama perekonomian Tanah Air dengan kontribusi sekitar 19%. Sektor industri khususnya manufaktur juga merupakan kontributor utama yang memacu kinerja ekspor Indonesia. 

“Untuk itu, kita perlu dorong hilirisasi industri agar dapat memberikan multiplier effect secara ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” kata Puteri.

Selain itu, pemerintah juga perlu menjaga konsumsi rumah tangga, yang punya andil besar hingga mencapai 53,83% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Puteri menilai, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan BBM hingga Juni sudah tepat. 

“Karena menjadi langkah untuk melindungi daya beli masyarakat dari dampak gejolak minyak mentah dunia. Tak hanya itu, kami juga berpesan kepada pemerintah untuk terus memperbaiki data penerima bantuan sosial agar manfaatnya tepat sasaran guna menjaga konsumsi masyarakat,” katanya.