Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam mengawal program strategis pemerintah. Mereka akan menggunakan pendekatan pengawasan berorientasi hasil.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, ada beberapa arahan Jokowi yang memang harus segera ditindaklanjuti. Pada pokoknya arahan tersebut menuntun BPKP harus berorientasi pada hasil dari anggaran yang tengah diaudit.
“Sebagaimana yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern pada 2023, di mana Presiden meminta pengawasan BPKP berorientasi hasil yang langsung dirasakan masyarakat,” katanya dalam keterangan, Kamis (15/6).
Ateh menyebut, setiap pegawai dan auditor di BPKP akan menerapkan arahan dari Jokowi. Secara rinci, soal pengawasan intern terhadap program pemerintah, menggunakan pendekatan berorientasi hasil, serta membuka data yang dibutuhkan dalam proses pengawasan.
“Dalam mengawal dan mengawasi program-program pemerintah kita perlu bersinergi dan berkolaborasi,” ucapnya.
Untuk itu, dirinya menekankan kepada seluruh pegawai BPKP untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan Presiden Joko Widodo agar dapat bersungguh-bersungguh mengawal program pemerintah agar tepat sasaran dan bermanfaat kepada masyarakat.
"Kepercayaan dan ekspektasi yang tinggi dari presiden beserta dengan jajaran menteri tentunya harus terus kita jaga dan tingkatkan. Dibutuhkan komitmen dan tanggung jawab seluruh pegawai untuk mensukseskan apa yang telah diagendakan," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengawasan intern untuk berorientasi hasil agar belanja negara, daerah, dan badan usaha menjadi produktif. Pesan ini disampaikan langsung untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Jokowi mengatakan, situasi global dan ekonomi dunia yang tidak mendukung menjadi batu sandungan untuk Indonesia Emas 2045. Maka dari itu, pengeluaran untuk setiap rupiah harus memberikan manfaat nyata.
“Cari uangnya sangat sulit, baik itu lewat pajak, PNBP, royalti, dividen, tidak mudah,” kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Tahun 2023, Rabu (14/6).
Jokowi menyebut, para auditor harus mengawasi belanja pemerintah agar tidak mengalami kebocoran. Sisi ini dianggap menjadi kelemahan bila tidak dilakukan pengawasan.
Maka dari itu, pengawasan dari para auditor seperti BPKP dan APIP diharapkan dapat mencegah penyimpangan. Ia bahkan berharap, orientasi pengawasan bukan kepada prosedur melainkan hasil yang dicapai.
Terlebih, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh sempat menyinggung soal penggunaan dana dari APBN maupun APBD yang tidak optimal. Hal ini mencuri perhatian Jokowi. Belum lagi nilainya mencapai 43% dan dipastikan bukanlah jumlah yang sedikit. Jokowi bahkan menemukan dari cara penganggaran sudah tidak benar.
“Jika tidak dilihat, dipelototi satu-satu. Hati hati kita lemah di situ. Dipelototi, kita turun ke bawah. Itu saja masih ada yang bablas. Apalagi tidak,” ujarnya.
Jokowi kemudian mengutip anggaran program stunting di daerah sebagai contoh. Anggaran program ini hanya dihabiskan untuk perjalanan dinas dan rapat.
“Kalau Rp10 miliar anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu Rp2 miliar. Yang Rp8 miliar itu ya untuk langsung; telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting. Konkretnya kira-kira seperti itu,” jelasnya.
