Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Kembali menghadirkan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila: Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Dan Perundungan Bagi Pelajar, Mahasiswa, Serta Penyandang Disabilitas. Kegiatan tersebut, merupakan satu rangkaian dengan kegiatan terdahulu yang dilakukan di Kota Bandung, Jawa Barat.
Plt Deputi Bidang Bidang Hukum Advokasi, Pengawasan dan Regulasi Adhianti menjelaskan, pembinaan ideologi pancasila merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, sehingga perlu diselenggarakan pembumian Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan enam daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.
“Terkait dengan pelaksanaan ini, advokasi khususnya dalam isu-isu yang strategis yang sedang menimpa negara kita khususnya dalam hal ini adalah isu perundungan dan kekerasan seksual yang menimpa adik-adik kita para pelajar, mahasiswa, khususnya penyandang disabilitas," terangnya.
Adhianti mengatakan, kegiatan ini sangat penting untuk mengupayakan pembentukan moralitas bangsa yang berkeadaban, berkemanusiaan, berkeadilan dan anti diskriminasi sehingga dapat terkulturisasi menjadi sebuah nilai yang kita implementasikan dalam kehidupan sehari hari, tentunya melalui penginternalisasian nilai-nilai Pancasila.
"Pembinaan ideologi pancasila ini adalah sebagai tanggung jawab dan upaya strategis BPIP dalam mengupayakan dan memastikan nilai pancasila mampu terdistribusikan khususnya juga pada tatanan kebijakan, maupun budaya di masyarakat." ungkapnya saat membuka kegiatan "Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan Bagi Pelajar, Mahasiswa Serta Penyandang Disabilitas", Senin (8/6).
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dewo Isnu Broto Imam Santoso, yang turut hadir mewakili Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu, mengatakan, bahwa di lini kehidupan dan Pancasila bisa berdampingan dengan nilai agama sehingga pancaran itu masih tetap ada dan itu berdampak negatif terhadap masyarakat.
“Kami pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sangat apresiasi dengan diselenggarakannya kegiatan dan memberikan pembinaan ideologi Pancasila dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi penyandang disabilitas di Yogya,” jelasnya.
Dia berharap, kegiatan ini dapat mendukung upaya pemberantasan kekerasan seksual dan perundungan dan menciptakan lingkungan yang aman serta bebas dari tindakan kekerasan seksual dan hubungan di masyarakat.
“Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku organisasi perangkat daerah yang tanggung jawab terhadap kehidupan harmoni di Yogyakarta, dan kami mendukung itu untuk kebaikan masyarakat kami,” Harapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK DIY, GKBRAA Paku Alam Gusti Putri menuturkan, dalam mendukung kreativitas dan ekspresi budaya, aksesibilitas fisik harus dipastikan memadai dimana tersedianya ruang dan fasilitas untuk kegiatan kreatif yang mudah diakses bagi semua, termasuk orang dengan berbagai jenis disabilitas fisik. Aksesibilitas informasi juga harus terpenuhi dengan menyediakan informasi dalam berbagai format yang dapat diakses seperti braile, audiobook, untuk mendukung partisipasi mereka dalam aktivitas budaya.
“Individu dengan disabilitas, mereka mampu mengembangkan kreativitas dan solusi inovatif dan sering memiliki kekuatan mental dan ketahanan diri dalam menghadapi rintangan. Oleh sebab itu, selain generasi muda, individu dengan disabilitas juga harus didukung dengan memberikan pendidikan yang baik, kesempatan kerja yang adil, dan lingkungan yang mendukung kreativitas sehingga mereka mampu berperan secara optimal dalam membangun masa depan bangsa,” ujar Gusti Putri di di Kagungan-Dalem Kepatihan Pakualaman, Yogyakarta.
Selain itu, disebutkan Gusti Putri, beberapa contoh kegiatan yang dapat mendukung kreativitas dan ekspresi budaya kelompok disabilitas diantaranya seperti mengadakan workshop seni lukis dan rupa dan mengatur pameran seni atau festival budaya di mana karya-karya seni dari individu dengan disabilitas dipamerkan atau dipentaskan untuk publik. Bisa pula dengan mengorganisir kelompok musik atau teater inklusif di mana individu dengan berbagai disabilitas dapat berpartisipasi dalam pertunjukan musik, drama, atau tarian.
“Kita juga bisa mengadakan sesi baca buku bersama, menulis cerita pendek, atau memfasilitasi cerita lisan untuk memungkinkan mereka mengekspresikan ide dan pengalaman mereka melalui kata-kata. Juga mengorganisir kegiatan komunitas seperti pesta tari atau konser musik yang inklusif dimana individu dengan disabilitas dapat terlibat dan berbagi bakat mereka dengan anggota masyarakat lainnya,” jelas Gusti Putri.
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Presiden RI Angkie Yudistia, mendorong segenap masyarakat untuk dapat mewujudkan lingkungan inklusi dimana rasa toleransi hidup antar sesama individu, tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau identitas mereka.
“Lingkungan yang dimana kita bisa menciptakan saling mengerti satu sama lain, empati satu sama lain. Jadi kita, penyandang disabilitas itu tidak lagi dianggap eksklusif tetapi kita di lingkungan yang sama,” ucap Angkie.
Angkie pun mengingatkan masyarakat khususnya para generasi muda untuk lebih berhati-hati ketika bercanda. Seperti tidak lagi bercanda menggunakan terminologi-terminologi yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.
“Hati-hati ketika kita mau mengucap kita harus dipikirkan dulu. Contohnya, ‘kamu bisa denger gak sih’ gitu. Atau kata-kata bercandaan, slang-slang generasi Z. Boleh bercanda apa saja, tapi jangan bawa-bawa teman disabilitas. Jangan pernah lupa. Karena kita ini semua bagian yang sama. Teman-teman penyandang disabilitas ini bagian dari warga masyarakat,” terang Angkie.
Adapun kegiatan tersebut diikuti oleh sebanyak 100 orang penyandang disabilitas dan pendampingnya. Hadir pula perwakilan 100 orang pelajar dan mahasiswa se-DIY.
